Shinzo Abe Khawatir Dengan Kondisi Hong Kong Terkait UU Keamanan

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendengarkan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Jepang, 25 Februari 2020. [Kimimasa Mayama / Pool via REUTERS]

    Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mendengarkan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Jepang, 25 Februari 2020. [Kimimasa Mayama / Pool via REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengaku khawatir dengan kondisi Hong Kong pasca Cina meloloskan penyusunan UU Keamanan Nasional. Hal itu ia sampaikan usai pihak sekutu, Inggris dan Amerika, menyatakan Jepang tidak akan ikut dalam upaya mereka "menghukum" Cina terkait otonomi dan independensi Hong Kong

    "Hong Kong adalah rekan berharga untuk Jepang, baik dalam hal ekonomi maupun hubungan kerjasama lainnya. Menurut kami, penting prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem' tetap dipertahankan," ujar Abe sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Senin, 8 Juni 2020.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Cina akan menerapkan UU Keamanan Nasional Hong Kong yang diklaim berfungsi untuk melindungi keamanan negara tersebut. Kurang lebih ada empat hal besar yang akan diatur oleh aturan tersebut yatu subversi, intervensi asing, terorisme, dan pemisahan diri.

    Regulasi tersebut mendapat pertentangan keras dari warga Hong Kong, terutama dari mereka yang penggiat demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut mereka, regulasi tersebut sama saja dengan menyerahkan Hong Kong terhadap Cina. Dan, ketika Cina berkuasa, mereka khawatir para penentang kebijakan akan dianggap melakukan subversi dan diperkarakan.

    Di luar warga Hong Kong, kritik keras juga datang dari negara-negara tetangga. Salah satunya adalah Amerika yang memang tengah berseteru dengan Cina. Amerika bahkan akan menerapkan sanksi ekonomi terhadap Hong Kong dan Cina.

    Hingga berita ini ditulis, Shinzo Abe belum menjelaskan kenapa dirinya tidak ikut bersama gerakan yang dibentuk Amerika dan Inggris. Namun, salah satu politisi yang familiar dengan isu tersebut mengatakan bahwa Jepang menganggap ajakan Amerika terlalu dadakan.

    "Jepang memilih untuk memberikan respon secara independen karena masalah waktu dan Jepang ingin mengupayakannya via G7," ujar politisi yang enggan disebutkan namanya itu.

    Sekretaris Kabinet Jepang, Yosihide Suga, mengatakan bahwa negara sekutu tidak memiliki masalah dengan keputusan yang diambil Jepang. Mereka, kata Suga, tetap menghormatinya. "Kami sudah menyampaikan opini kami langsung ke Cina juga," ujarnya menambahkan.

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.