Kebuntuan Politik Timor Leste, Xanana Gusmao Bentuk Koalisi Baru

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Xanana Gusmao berhasil membentuk koalisi baru untuk membentuk pemerintahan baru. Sumber: Raimundos Oki

    Xanana Gusmao berhasil membentuk koalisi baru untuk membentuk pemerintahan baru. Sumber: Raimundos Oki

    TEMPO.CO, DILI – Salah satu partai terbesar di Timor-Leste, Partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) yang dipimpin oleh Kay Rala Xanana Gusmao, membentuk koalisi baru untuk pemerintahan baru Timor Leste setelah pemerintah koalisi bubar pada akhir 2019 lalu. 

    Enam partai politik yang terdiri dari partai CNRT, Partai Demokrat, partai KHUNTO, UDT, PUDD dan Frenti-Mudansa telah menandatangani sebuah akta koalisi untuk membentuk pemerintahan ke-sembilan di kantor partai CNRT pada Sabtu, 22 Februari 2020.

    Sedangkan Partai FRETILIN dan Partai Pembebasan Popular (PLP) dikabarkan berada dalam oposisi di Pemerintahan Kesembilan.

    "Kami akan menghentikan kebuntuan politik dan kami telah menandatangani akta. Kami percaya 34 kursi ini akan menjamin stabilitas pemerintahan baru," Presiden Partai CNRT Xanana melalui konferensi pers di kantor partai CNRT, Bairro Grilos, Dili, Sabtu, 22 Februari 2020. 

    Proses penandatanganan akta ini diwakili oleh presiden dan sekretaris masing-masing partai dan dihadiri oleh pemenang hadiah nobel perdamaian 1996, Jose Ramos Horta. Sosok Ramos Horta saat ini merupakan kandidat terkuat untuk menjadi perdana menteri bagi pemerintah kesembilan Timor Leste. 

    Xanana menambahkan jika kebuntuan politik ini dibiarkan begitu saja, maka hal ini akan membawa kerusakan besar pada perekonomian dan membuat negara itu menjadi rentan. 

    Partai FRETILIN menguasai 23 kursi dan PLP dengan 8 kursi. Dengan begitu, koalisi kedua partai itu total mendapatkan 31 kursi di parlemen nasional Timor Leste. 

    Rencana program yang ditawarkan oleh koalisi baru ini akan melanjutkan program pemerintah kedelapan berdasarkan rencana strategis 2030 fokus pada pembangunan nasional. Ikut menjadi prioritas yakni memberi perhatian penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, menjamin stabilitas nasional sebagai faktor penentu pembangunan nasional dan melanjutkan proses negosiasi batas darat dan laut dengan Indonesia untuk mendapatkan solusi yang adil.

    Meskipun partai-partai politik ini telah membentuk koalisi pemerintahan baru, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo yang akan menyetujui solusi ini atau akan mengumumkan pemilu kedua. Menurut rencana, Presiden akan mengambil keputusan akhir pada awal Maret tahun ini. 

    Xanana Gusmao berhasil membentuk koalisi baru untuk membentuk pemerintahan baru. Sumber: Raimundos Oki

    Sebelumnya, pada 10 Februari 2020 Presiden Lu Olo telah meminta partai-partai politik yang memiliki kursi di parlemen nasional untuk melakukan gerakan politik agar dapat memberikan solusi yang baik terhadap kebuntuan politik ini. 

    Pemerintah koalisi kedelapan yang disebut Perubahan Aliansi Mayoritas untuk Menuju Kemajuan (AMP), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak, terbelah setelah anggaran negara untuk 2020 diblokir oleh pihak oposisi dan pemerintah pada 17 Januari 2020. 

    Hasil dari pemungutan suara anggaran tahun 2020 yang diperdebatkan selama tiga, yakni 15 hingga 17 Januari 2020, tidak memenuhi syarat karena hanya mendapatkan 13 suara sah, 15 suara menentang dan 25 abstain. Ke-13 anggota parlemen kontra menunjukkan bahwa partai CNRT ingin lepas dari AMP. 

    Perdana Menteri Taur Matan Ruak mengatakan situasi di Parlemen Nasional telah menunjukkan manajemen Timor Leste dalam situasi yang sulit. Proposal anggaran negara tahun 2020 yang tidak disahkan di Parlemen nasional berjumlah US$ 1.668 miliar atau sekitar Rp 22 triliun. 

    Raimundos Oki


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.