Bela Etnis Uighur, Ulama di Malaysia Serukan Boikot Produk Cina

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Tengah membawa poster saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 20 Desember 2019. Mereka menuntut pemerintah melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif mengambil peran untuk mendesak China agar memberi kebebasan dan tidak mengekang umat muslim Uighur dalam menjalankan ibadah. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    Aktivis Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Tengah membawa poster saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 20 Desember 2019. Mereka menuntut pemerintah melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif mengambil peran untuk mendesak China agar memberi kebebasan dan tidak mengekang umat muslim Uighur dalam menjalankan ibadah. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    TEMPO.CO, Jakarta - Ulama terkenal di Malaysia, Mohd Asri bin Zainul Abidin, menyerukan agar negara-negara Islam di dunia mengeluarkan sebuah gagasan boikot atas produk-produk Cina demi mendesak negara itu agar mengakhiri penahanan terhadap etnis minoritas Uighur. Masyarakat etnis Uighur sebagian besar tinggal di wilayah Provinsi Xinjiang, Cina.

    Dikutip dari aljazeera.com, Mohd Asri mengatakan para politikus dan pemimpin agama dari negara-negara Muslim dunia harus memberikan tekanan ekonomi dan diplomatik lebih besar kepada Beijing atas perlakuannya kepada etnis minoritas Uighur.

    “Kita harus melangkah pada cara yang lebih luas, yakni memboikot produk-produk Cina. Mereka (Beijing) tahu kekuatan pembelian kita,” kata Mohd Asri, disela-sela pertemuan Kuala Lumpur Summit di Malaysia.

    Sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam solidaritas rakyat Indonesia untuk Uighur (Solighur) melakukan aksi membela umat Islam UIghur atas perlakuan persekusi oleh pemerintah China di Kedutaan besar Republik rakyat China, Megang Kuningan, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Aksi tersebut menuntut pemerintah Republik rakyat China melalui kedutaan besarnya di Indonesia intuk segera menghentikan segala bentuk penyiksaan, penyanderaan, pelarangan umat muslim Uighur untuk melaksanakan segala aktivitas ibadah sesuai keyakinan mereka. Tempo/Ahmad Tri Hawaari

    Menurutnya ada sekitar dua miliar umat Muslim dunia yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia. Negara-negara Islam didesak melakukan langkah nyata karena umat Islam etnis Uighur di Cina adalah saudara umat Muslim lain di dunia.

    Sebagian besar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI telah menjadi sasaran kritikan oleh para advokat hak-hak etnis Uighur karena dinilai hanya bergeming atas kasus yang dialami etnis muslim Uighur. 

    Sebelumnya pada Juli 2019, lebih dari 20 negara untuk pertama kali melakukan pemungutan suara untuk menerbitkan sebuah resolusi. Pemungutan suara itu dilakukan sebelum Dewan HAM PBB menyerukan agar dihentikan penahanan massal etnis Uighur di Xinjiang, Cina. 

    Sedangkan pada November 2019, Ketua Eksil etnis Uigur Seeropa, Dolkun Isa, mengatakan tidak ada alasan bagi dunia untuk berdiam diri. Dia pun menyerukan agar negara-negara di dunia supaya memutuskan hubungan dagang dengan Beijing.   

    Laporan PBB menyebut diperkirakan satu juta etnis minoritas Uighur ditahan di Xinjiang. Namun Randall Schriver, pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk wilayah Asia, memperkirakan jumlah etnis Uighur yang ditahan hampir tiga juta orang atau hampir sepertiga dari total 10 juta populasi etnis Uighur. 

    Aktivis HAM menuding Cina sedang mencoba menghapus bahasa etnis Uighur, budaya dan agama Islam yang mereka anut. Etnis Uighur juga diduga dipaksa melepaskan simbol agama seperti jilbab dan jenggot bagi laki-laki. Pemerintah Cina menyangkal rentetan tuduhan itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.