Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dokumen Internal Ungkap Arahan Pejabat untuk Anak-anak Uighur

image-gnews
Upacara pembukaan kamp pusat reedukasi Uighur di kota Korla provinsi Xinjiang, Cina. {RFA]
Upacara pembukaan kamp pusat reedukasi Uighur di kota Korla provinsi Xinjiang, Cina. {RFA]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah dokumen internal yang bocor mengungkapkan arahan sistematis pemerintah Cina untuk menghadapi pertanyaan siswa Uighur di Xinjiang, terkait penahanan kerabat mereka.

Arahan itu adalah bagian dari 403 halaman dokumen internal paling signifikan dari dalam Partai Komunis Cina yang berkuasa dalam beberapa dekade.
Dokumen mengungkap penindasan yang terus-menerus di Xinjiang, di mana pihak berwenang telah menyeret sebanyak satu juta etnis Uighur, Kazakh, dan lainnya ke dalam kamp-kamp tahanan dan penjara selama tiga tahun terakhir.

Pemerintah menolak kritik internasional terhadap kamp-kamp tersebut dan menggambarkannya sebagai pusat pelatihan kerja yang menggunakan metode ringan untuk memerangi ekstremisme Islam. Tetapi dokumen-dokumen mengkonfirmasi tindakan keras terhadap warga Xinjiang.

Menurut dokumen yang diperoleh The New York Times yang berjudul The Xinjiang Papers, 16 November 2019, para pemimpin partai senior tercatat memerintahkan tindakan drastis dan mendesak terhadap kekerasan ekstremis, termasuk penahanan massal, dan mendiskusikan konsekuensinya dengan detasemen khusus.

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, belajar menjahit pakaian, Jumat, 4 Januari 2019. Peserta dapat lulus dari kamp ini ketika mereka dinilai telah mencapai tingkat tertentu dengan bahasa Mandarin, deradikalisasi, dan pengetahuan hukum mereka. ANTARA/M. Irfan Ilmie

Anak-anak melihat orang tua mereka dibawa pergi, para siswa bertanya-tanya siapa yang akan membayar uang sekolah mereka dan hasil panen tidak dapat ditanam atau dipanen karena kurangnya tenaga kerja, catat laporan itu. Namun para pejabat diarahkan untuk memberi tahu orang-orang yang mengeluh bersyukur atas bantuan Partai Komunis dan tetap diam.

Laporan yang bocor terdiri dari 24 dokumen, beberapa di antaranya berisi materi yang digandakan. Laporan termasuk hampir 200 halaman pidato internal oleh Xi dan para pemimpin lainnya, dan lebih dari 150 halaman arahan dan laporan tentang pengawasan dan kontrol populasi Uighur di Xinjiang. Ada juga referensi rencana untuk memperluas pembatasan Islam ke bagian lain Cina.

Meskipun tidak jelas bagaimana dokumen dikumpulkan dan dipilih, kebocoran tersebut menunjukkan ketidakpuasan yang lebih besar di dalam aparat partai atas tindakan keras dari yang diketahui sebelumnya. Laporan itu dibocorkan oleh seorang anggota partai politik Cina yang meminta anonimitas dan menyatakan harapan bahwa pengungkapan mereka akan mencegah para pemimpin partai, termasuk Xi, lolos dari kesalahan karena penahanan massal.

Beijing telah berusaha selama beberapa dekade untuk menekan perlawanan Uighur terhadap pemerintahan Cina di Xinjiang. Tindakan keras saat ini dimulai setelah gelombang kekerasan antipemerintah dan anti-Cina, termasuk kerusuhan etnis pada tahun 2009 di Urumqi, ibu kota regional, dan serangan Mei 2014 yang menewaskan 39 orang hanya beberapa hari sebelum Xi mengadakan konferensi kepemimpinan di Beijing untuk menetapkan arah kebijakan baru untuk Xinjiang.

Sejak 2017, pihak berwenang di Xinjiang telah menahan ratusan ribu warga Uighur, Kazakh, dan Muslim lainnya di kamp-kamp interniran. Para tahanan menjalani berbulan-bulan atau bertahun-tahun indoktrinasi dan interogasi yang bertujuan mengubah mereka menjadi pendukung partai yang sekuler dan loyal.

Dari 24 dokumen, arahan tentang bagaimana menangani siswa minoritas yang pulang ke Xinjiang pada musim panas 2017 menawarkan diskusi terinci tentang kamp-kamp indoktrinasi tentang cara yang diatur oleh partai untuk menyampaikan satu cerita kepada publik.

Dokumen memandu para pejabat untuk memberi tahu para siswa bahwa kerabat mereka menerima perawatan karena terpapar pada Islam radikal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

11 jam lalu

Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjalan melewati barisan tiang menuju Oval Office di Gedung Putih di Washington, AS, 13 Januari 2023. T.J. Kirkpatrick/Pool melalui REUTERS
Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.


Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

16 jam lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.


Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

17 jam lalu

Ilustrasi internet. (abc.net.au)
Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media


Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

18 jam lalu

Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.


Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

22 jam lalu

Sebuah mesin bekerja untuk mengurangi polusi dipasang di sekitar area konstruksi saat polusi udara menyelimuti wilayah Beijing, Cina, 18 Desember 2016. REUTERS/Stringer
Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.


Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. REUTERS
Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".


Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Bendera Korea Utara berkibar di samping kawat berduri di kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2017. [REUTERS / Edgar Su]
Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.


Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

2 hari lalu

Ilustrasi gelombang panas ekstrem.[Khaleej Times/REUTERS]
Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.


Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Taman Merlion, Singapura. REUTERS/Edgar Su/File Photo
Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.


Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Booth BYD di PEVS 2024. (Foto: Gooto/Dimas Prassetyo)
Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.