TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehakiman Korea Selatan Cho Kuk memutuskan mengundurkan diri setelah sebulan lebih menduduki posisi tersebut. Keputusan itu diambil menyusul tuduhan korupsi yang melibatkan keluarganya.
“Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat terkait upaya pembuktian terhadap keluarga saya. Saya telah melakukan yang terbaik setiap harinya sebagai Menteri Kehakiman untuk mereformasi jaksa penuntut. Sekarang, saya meletakkan semuanya dan akan mendampingi keluarga saya yang akan melewati momen terberat dan paling menyakitkan dalam hidup mereka,” kata Cho, seperti dikutip dari aljazeera.com, Senin, 14 Oktober 2019.
Kantor berita Yonhap mewartakan, istri Cho dan dua anaknya sudah beberapa kali diinterograsi oleh sejumlah jaksa penuntut. Dalam pemberitaan Yonhap Jumat, 11 Oktober 2019, sebuah persidangan yang melibatkan istri Cho sudah dijadwalkan. Sedangkan pada Sabtu, 12 Oktober 2019, sekitar 10 ribu orang anti-pemerintah melakukan unjuk rasa menyerukan agar Cho mengundurkan diri dan Presiden Moon Jae-in dimakzulkan.
Cho Kuk, Menteri Kehakiman Korea Selatan, terseret dalam dugaan korupsi yang melibatkan anggota keluarganya. Sumber: Reuters/straitstimes.com
Cho ditunjuk oleh Presiden Moon sebagai Menteri Kehakiman pada 9 September 2019 untuk memimpin reformasi di tubuh kejaksaan. Penunjukkannya dilakukan di tengah-tengah upaya pembuktian investasi keuangan keluarganya dan proses masuk kuliah anak-anaknya di sebuah universitas.
Unjuk rasa ini tak pelak membawa-bawa nama Presiden Moon yang dituntut mundur. Namun pendukung Moon dan Cho dari Partai Minjoo, juga ikut turun ke jalan mengklaim investigasi ditujukan untuk mengintimidasi Cho yang telah mendorong reformasi, termasuk mengurangi kekuasaan para jaksa penuntut.
Demonstran pendukung Moon memenuhi jalan di depan kantor jaksa penuntut di ibu kota Seoul pada Sabtu, 12 Oktober 2019. Unjuk rasa di Korea Selatan sudah yang keempat kalinya dilakukan terkait kasus ini.
