TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehakiman Korea Selatan yang baru, Cho Kuk, diterpa dugaan korupsi yang melibatkan anggota keluarganya. Cho baru dilantik menjadi menteri oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, pada 9 September 2019.
Dikutip dari straitstimes.com, Senin, 14 Oktober 2019, atas tuduhan itu Cho dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, Cho ditunjuk Moon menjadi menteri agar bisa memimpin negara itu melakukan reformasi di kalangan jaksa penuntut umum.
Pemilihan Cho sebagai Menteri Kehakiman dilakukan di tengah-tengah upaya pembuktian terhadap investasi keuangan keluarganya dan perkuliahan anak-anaknya. Penunjukan Cho telah menimbulkan aksi unjuk rasa dalam beberapa pekan terakhir.
Presiden Moon sedang menghadapi ketidak puasan publik menyusul perekonomian Negeri Ginseng itu yang menurun dan terhentinya diplomasi Korea Selata dengan Korea Utara. Skandal Cho telah membuat posisi Moon nyaris terendah dalam sejarah.
Presiden Korea Selatan terpilih Moon Jae-in, mengucapkan terima kasih saat menyapa para pendukungnya di Gwanghwamun Square, Seoul, 9 Mei 2017. Moon menjabat sebagai Kepala staf Presiden Roh Moo-hyun dari 2003-2008. REUTERS/Kim Kyunghoon
Survey Gallup Korea yang dilakukan pada 8 dan 10 Oktober 2019 memperlihatkan tingkat persetujuan masyarakat terhadap Moon berada di angka 43 persen. Sedangkan survey yang dilakukan Realmeter memperlihatkan angka 42,5 persen atau terendah sejak Moon menjadi Presiden Korea Selatan.
Kantor berita Yonhap mewartakan istri Cho diinterograsi untuk keempat kalinya pada Sabtu, 12 Oktober 2019. Cho tidak menyangkal tuduhan yang diarahkan pada keluarganya. Sebaliknya dia meminta maaf pada masyarakat Korea Selatan dan pada Selasa lalu, 8 Oktober 2019 dia mengatakan masih memegang komitmen untuk mereformasi dikalangan jaksa penuntut.
“Saya akan melaksanakan tugas saya hingga momen terakhir saya dalam posisi ini,” kata Cho.
Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Moon masih memperlihatkan dukungan pada Cho dan mengatakan walau opini publik soal politik bisa terbelah, namun tidak pendapat nasional.
