TEMPO.CO, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memerintahkan perusahaan asal AS di Cina untuk mulai mencari alternatif lokasi bisnis pasca pengenaan tarif retaliasi untuk impor asal AS.
“Termasuk membawa perusahaan Anda pulang dan membuat produk Anda di AS,” cuit Trump dalam akunnya pada Jumat, 23 Agustus 2019.
Nilai uang yang dipertaruhkan perusahaan AS terbilang besar jika mengikuti arahan Trump ini.
Saat ini, perusahaan AS menginvestasikan uang sebanyak US$256 miliar atau Rp3.700 triliun di Cina selama periode 1990 – 2017.
Nilai ini jauh lebih banyak dibandingkan nilai investasi perusahaan Cina di AS untuk periode yang sama yaitu sekitar US$140 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun. Data ini berdasarkan kalkulasi dari Rhodium Group, yang merupakan sebuah lembaga riset.
Selama ini, perusahaan AS mulai memindahkan kegiatan operasinya dari Cina sebelum munculnya perang dagang antara kedua negara ini setahun lalu.
Namun, menutup kegiatan operasi dan memindahkan produksi dari Cina secara penuh akan memakan waktu.
Sejumlah perusahaan AS yang bergerak di bidang antariksa, dan layanan ritel kemungkinan akan menolak untuk pindah dari pasar yang tidak hanya sangat besar tapi juga tumbuh.
Lalu apa yang bisa dilakukan Trump agar perusahaan AS pindah dari Cina:
Naikkan Tarif
Trump bisa terus menaikkan tarif untuk menekan laba perusahaan AS yang berbasis di Cina dan menjual barang di AS. Ini akan membuat mereka tidak bisa mendapatkan laba memadai meskipun beroperasi di Cina.
Pada Jumat, Trump menaikkan tarif sebanyak 5 persen dari tarif 25 persen yang sudah diberlakukan kepada US$250 miliar atau sekitar Rp3.600 triliun produk impor asal Cina seperti barang mentah, mesin dan produk jadi. Tarif 30 persen ini akan berlaku pada 1 Oktober.
Dia juga mengatakan tarif 10 persen atas impor sebesar US$300 miliar atau sekitar Rp4.300 triliun dari Cina akan dinaikkan menjadi 15 persen dan berlaku pada 1 September dan 15 Desember 2019.
Darurat Nasional
Trump bisa memperlakukan Cina seperti Iran dengan mengenakan sanksi berdasarkan undang-undang darurat 1977.
Begitu Trump menyatakan keadaan darurat, undang-undang itu memberi Trump otoritas luas untuk memblokir aktivitas atau perusahaan individu atau bahkan seluruh sektor ekonomi.
Tim Meyer, direktur Internasional Program Studi Hukum Internasional di Vanderbilt Law School di Nashville, mengatakan Trump bisa memerintahkan perusahaan AS untuk tidak membeli produk dari perusahaan asal Cina yang diduga mencuri teknologi dari perusahaan Amerika Serikat.
Pengadaan Barang
Trump juga bisa meminta persetujuan Kongres untuk menekan pengadaan barang untuk kontrak federal sehingga perusahaan yang dianggap bermasalah tidak bisa ikut mengajukan tawaran. Ini bisa digunakan untuk menarget sektor spesifik. Perusahaan Boeing, yang membuat senjata dan pesawat terbang, telah membangun pabrik untuk pesawat 737 di Cina pada Desember 2018. Ini bagian dari kompetisi Boeing untuk mengalahkan rivalnya Airbus.
UU Berdagang dengan Musuh
Trump bisa menggunakan undang-undang lama yang diluncurkan pada Perang Dunia I ini. UU ini memberi otoritas kepada Presiden Amerika Serikat untuk mengatur dan menghukum perdagangan denagn negara yang sedang berperang dengan AS. Namun, Trump kemungkinan tidak akan menggunakan UU ini karena akan meningkatkan eskalasi dengan Cina ke level peperangan.
