Dampak Unjuk Rasa, Ratusan Penerbangan di Hong Kong Dibatalkan

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar aksi protes di Hong Kong, Cina, 2 Agustus 2019. Ribuan PNS ikut turun ke jalan untuk memprotes RUU Ekstradisi. REUTERS/Tyrone Siu

    Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar aksi protes di Hong Kong, Cina, 2 Agustus 2019. Ribuan PNS ikut turun ke jalan untuk memprotes RUU Ekstradisi. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 200 penerbangan di Bandara Internasional Hong Kong atau HKIA pada Senin, 5 Agustus 2019, dibatalkan menyusul gelombang unjuk rasa di Hong Hong. Unjuk rasa yang memprotes RUU ekstradisi telah berdampak pada terganggunya layanan transportasi.

    Dikutip dari channelnewsasia.com, Senin, 5 Agustus 2019, HKIA adalah salah satu bandara paling sibuk. Pada Senin pagi, 5 Agustus 2019, otoritas penerbangan memperingatkan pada seluruh penumpang terhadap kemungkinan terjadinya sejumlah gangguan.

    "Otoritas bandara telah memberi tahu penumpang agar melakukan pengecekan pada maskapai yang mereka gunakan untuk mendapatkan informasi terbaru dan hanya pergi ke bandara jika penerbangan mereka benar-benar telah terkonfirmasi," demikian pengumuman bandara HKIA.

    Laporan Reuters terlihat sejumlah penumpang berdiri dan menyesaki bandara. Diperkirakan ada sekitar 35 penerbangan yang akan dibatalkan sebelum Senin siang, 5 Agustus 2019.

    "Bandara secara luas beroperasi normal pada pagi ini, namun tenaga kerja untuk menjaga operasional banyak berkurang. Bandara akan mulai menerapkan penjadwalan ulang pada pukul 12 malam atau setelah sejumlah penerbangan yang ditangani berkurang," tulis HKIA menjawab pertanyaan channelnewsasia.

    Diantara maskapai yang terdampak oleh pembatalan ini adalah Cathay Pacific dan Hong Kong Airlines, namun penerbangan yang paling banyak mengalami gangguan adalah Cathay Pacific. Serikat Pramugari Cathay Pacific mengkonfirmasi sejumlah anggotanya terlibat dalam aksi keluar (walkout). 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.