Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri di 4 Negara Ini Mundur Gara-gara Listrik Padam

image-gnews
Listrik padam.[TEMPO/Dwianto Wibowo]
Listrik padam.[TEMPO/Dwianto Wibowo]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Listrik padam di hampir sebagian besar wilayah Jabodetabek pada Minggu, 4 Agustus 2019, telah membuat masyarakat gelisah. Terputusnya aliran listrik sejak Minggu siang hingga malam telah berdampak pada sistem transportasi dan terhambatnya sambungan komunikasi.

Peristiwa listrik padam pada hari Minggu itu mengingatkan pada sejumlah kejadian di empat negara, dimana akibat mati lampu pejabat setingkat menteri mengundurkan diri. Berikut empat menteri yang mundur karena listrik padam :

1. Menteri Ekonomi Korea Selatan, Choi Joong-kyung
Dikutip dari koreatimes.co.kr, Choi mengajukan diri untuk mundur sebagai bentuk pertanggung jawabannya setelah listrik pada secara nasional pada 15 September 2011. Presiden Korea Selatan yang berkuasa saat itu, Lee Myung-bak, menerima pengunduran diri Choi kendati menyayangkan karena Choi harus mengambil tanggung jawab moral walau pun dia tidak memiliki akuntabilitas secara langsung.

Mantan Kepala Perusahaan Listrik Negara Korea Selatan atau KEPCO, Kim Ssang-su, berulang kali menjelaskan harga listrik yang murah telah menjadi salah satu alasan pemadaman listrik secara nasional pada 15 September 2011 karena dengan harga murah itu penggunaan listrik naik, khususnya di kalangan usaha. Kim juga mengundurkan diri sebagai Kepala KEPCO menjelang berakhirnya masa jabatannya.

2. Menteri urusan Listrik Irak, Karim Waheed
Waheed mengundurkan diri sebagai Menteri urusan Listrik Irak pada 17 November 2014 menyusul gelombang protes karena kurangnya pasokan lisrik yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, padahal Waheed sudah berjanji akan memperbaiki situasi ini.

Dikutip dari foxnews.com, Senin, 5 Agustus 2019, Waheed mengumumkan pengunduran dirinya setelah aksi unjuk rasa di sejumlah jalan utama selama tiga hari berturut-turut di wilayah selatan Irak yang kaya minyak di mana pada musim panas yang luar biasa panas dan lembab telah meningkatkan ketegangan karena pemadaman listrik.

3. Menteri Ekonomi Taiwan, Lee Chih-kung
Dikutip dari asia.nikkei.com, Senin, Lee melepaskan jabatannya pada Selasa malam, 16 Agustus 2017 atau persis setelah listrik padam besar-besaran sehingga berdampak pada 13 juta rumah tangga di penjuru Taiwan. Perusahaan raksasa seperti pembuat chip iPhone dan Advanced Semiconductor Engineering juga terdampak akibat pemadaman listrik ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemadaman listrik muncul ketika perusahaan minyak milik negara CPC mengalami sejumlah gangguan saat menggantikan suplai listrik pada sebuah sistem pengiriman gas alam ke sebuah Pembangkit Listrik milik negara. Listrik padam secara bergiliran telah membuat jutaan masyarakat Taiwan tak bisa menggunakan akses energi selama masalah ini diperbaiki.

Lee, pejabat senior di CPC dan Taiwan Power telah meminta maaf atas hal ini kepada masyarakat atas kejadian ini atau sebelum Lee mengumumkan pengunduran dirinya.

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Turki, Taner Yldz
Pada 6 April 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Turki, Taner Yldz, mengumumkan pengunduran diri setelah sepekan sebelumnya terjadi pemadaman listrik secara nasional di negara itu. Yldz menyebut listrik padam karena ada error pada jaringan lisrik dan mismanagemen atau salah kelola.

Dikutip dari dailysabah.com, misteri listrik padam secara nasional secara bergiliran telah membuat jutaan masyarakat Turki hidup tanpa listrik selama berjam-jam. Transportasi umum seperti metro dan tram di ibu kota Ankara dan Istanbul, terhenti.

Kerja lampu lalu lintas pun berhenti, beberapa orang terjebak di dalam lift akibat listrik padam. Beberapa pabrik terpaksa menghentikan produksi karena tidak cukup pasokan listrik. Jaringan telepon juga mengalami gangguan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran , Drajad Wibowo, angkat bicara soal persiapan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo.


Sama-sama Bantu Presiden, Apa Beda Kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri?

1 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan arahan di Rapat Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Pullman Grand Central, Bandung, Jawa Barat, 24 April 2024. Dalam arahannya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan agar dilakukan pemetaan resiko bencana secara valid serta menyusun dan merencanakan skema pembiayaan penanggulangan bencana untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. TEMPO/Prima mulia
Sama-sama Bantu Presiden, Apa Beda Kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri?

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Presiden dibantu Wakil Presiden. Presiden juga dibantu para menteri. Lalu, apa bedanya Wapres dengan menteri?


Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan kepada awak media soal kasus mafia tanah di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. AHY mengaku perlu dukungan dari berbagai pihak seperti kejaksaan, kepolisian hingga pemerintah daerah untuk memberantas mafia tanah, sebelumnya Satgas Antimafia tanah (ATR/BPN) telah mengungkap kasus penggunaan surat kusa palsu di Banyuwangi dan Pamekasan pada 16 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

AHY mengatakan Partai Demokrat sudah membuat komitmen dengan Prabowo Subianto terkait posisi dalam pemerintahan mendatang.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

2 hari lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Nonton Liga Voli PLN Bisa Dapat Voucher Token Listrik

2 hari lalu

Sejumlah pevoli STIN BIN (kostum merah marun hitam) memblok smes dari pebola voli Lavani , Jorgen Gonzales (kostum putih hitam) pada pertandingan PLN Mobile Proliga 2023 putaran final four seri tiga, di Gor Sritex Arena Solo, Jawa Tengah, Minggu (12/3/2023) malam. ANTARA/Bambang Dwi Marwoto.
Nonton Liga Voli PLN Bisa Dapat Voucher Token Listrik

PT PLN (Persero) mendukung ajang kompetisi voli PLN Mobile Proliga 2024. Penonton bisa dapat voucher token listrik.


Beban Puncak saat Lebaran 2024 Naik 3,53 Persen, PLN Klaim Sukses Sediakan Pasokan Listrik Andal

5 hari lalu

Beban Puncak saat Lebaran 2024 Naik 3,53 Persen, PLN Klaim Sukses Sediakan Pasokan Listrik Andal

PT PLN (Persero) mengklaim sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1445.


Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

10 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

10 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


PLN Jamin Pasokan Listrik di Sejumlah Titik Transportasi Publik di Jakarta Selama Arus Balik Lebaran

11 hari lalu

Kesiagaan Penuh PLN Jaga Keandalan Listrik di Momen Libur Lebaran
PLN Jamin Pasokan Listrik di Sejumlah Titik Transportasi Publik di Jakarta Selama Arus Balik Lebaran

PLN menjamin ketersediaan listrik di sejumlah titik transportasi umum.


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

12 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.