TEMPO.CO, Phnom Penh – Pemerintah Kamboja membantah laporan bahwa negaranya telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Cina untuk mengizinkan militer negara itu mendirikan pangkalan angkatan laut di sana.
Seperti dilansir berbagai media massa pada Senin kemarin, Kamboja telah menyetujui pemberian akses eksklusif kepada Cina untuk mendirikan pangkalan angkatan laut di Ream Naval Base di Teluk Thailand.
Kabar ini dibenarkan oleh sejumlah pejabat AS dan sekutu, yang mengikuti isu ini.
“Ini merupakan berita karangan paling paran yang pernah dibuat untuk menyerang Kamboja,” kata Hun Sen lewat situs pro pemerintah Fresh News pada Senin, 22 Juli 2019 seperti dilansir Aljazeera.
Kesepakatan ini bisa meningkatkan kemampuan Cina untuk melakukan klaim teritorial dan klaim kepentingan ekonomi di kawasan sengketa Laut Cina Selatan. Ini membuat Cina bisa menantang negara Asia Tenggara lain dan AS.
Hun Sen melanjutkan,”Hal seperti itu tidak bisa terjadi karena menampung markas militer lain bertentangan dengan Konstitusi Kamboja.”
Soal isu ini, juru bicara kementerian Pertahanan Kamboja, Chhum Socheat mengatakan kepada Reuters bahwa isu itu merupakan buatan dan tidak berdasar.
Selama ini, Cina merupakan sekutu regional Hun Sen di kawasan ini. Cina juga telah menggelontorkan miliaran dolar bantuan pembangunan untuk Kamboja lewat berbagai proyek Belt and Road Initiative dan berbagai skema kerja sama bilateral lainnya.
Inisiatif BRI merupakan proyek global yang digagas Presiden Cina, Xi Jinping, pada 2013. Proyek ini bertujuan mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi dan energi dari darat dan laut untuk menghubungkan Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa dan Afrika.
Sejumlah perusahaan dan kasino asal Cina telah bermunculan di Kamboja lewat pendirian kawasan ekonomi khusus dalam beberapa tahun terakhir.
Secara terpisah, SCMP melansir pemerintah AS menduga Kamboja menggandeng Cina untuk renovasi pangkalan angkatan laut Ream Naval Base. Ini karena Phnom Penh secara tiba-tiba membatalkan tawaran bantuan renovasi dari AS.
“Kami merasa khawatir setiap langkah dari pemerintah Kamboja untuk mengundang kehadiran militer Asing di Kamboja akan mengancam peran sentral ASEAN dalam mengkoordinasi pembangunan dan mengganggu perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara,” begitu pernyataan Kemenlu AS seperti dilansir Aljazeera.
