TEMPO.CO, Jakarta - Ranjan Gogoi, Ketua Mahkamah Agung India, dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mantan pegawai Mahkamah Agung. Gogoi, 64 tahun, menyangkal tuduhan itu.
Dikutip dari aljazeera.com, Minggu, 21 April 2019, Gogoi diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap pegawai junior asisten di Mahkamah Agung berusia 35 tahun. Namun Gogoi berkeras mengatakan tuduhan itu sulit dipercaya dan sebagai upaya untuk menghentikan langkahnya dalam mengkaji kasus-kasus penting.
Untuk menghentikan tuduhan terhadapnya ini, Gogoi pun meminta dibentuk sebuah unit khusus di pengadilan, khususnya setelah perempuan yang menjadi korban menulis surat pengaduan kepada 22 hakim Mahkamah Agung pada Jumat, 19 April 2019. Dalam surat itu, korban menceritakan Gogoi sudah dua kali melakukan pelecehan seksual kepadanya di rumah dinas Gogoi pada Oktober 2018 lalu.
Baca: Lakukan Pelecehan Seksual, Pria Ini Dihajar Petarung MMA Wanita
Dalam surat itu, korban menuliskan secara rinci bagaimana pelecehan seksual itu dilakukan hingga dia berhasil melarikan diri dari Gogoi. Korban dipecat dari pekerjaannya dan keluarganya diganggu setelah korban tak menuruti keinginan Gogoi.
Korban pun mengaku dipanggil oleh istri Gogoi setelah kejadian tersebut. Dalam pertemuan itu, istri Gogoi malah meminta agar korban memohon maaf kepadanya dengan cara bersujud dan mencium kakinya.
Baca: Ketika Korban Kekerasan Seksual Berhadapan dengan Proses Hukum
"Saya telah melakukan langkah yang luar biasa di pengadilan hari ini karena hal-hal ini sudah berkembang sangat liar. Ini sulit dipercaya, saya berfikir tak perlu bagi saya untuk bersikap rendah hati dalam menyangkal tuduhan-tuduhan ini. Harus ada kekuatan besar mengungkap ada apa dibalik semua ini," kata Gogoi.
Gogoi mengatakan dia telah dijadwalkan mendengarkan dan mengkaji sejumlah kasus-kasus sensitif dalam beberapa hari kedepan dan dia meyakinkan akan terus melanjutkan tugas-tugasnya tanpa rasa takut.
Dalam keterangannya, Gogoi mengklaim korban sebelumnya sudah punya latarbelakang kriminal sehingga media dihimbau bertindak secara bertanggung jawab dalam pemberitaan terkait tuduhan terhadapnya. Pada Rabu 17 April 2019 lalu, sebuah pengadilan di New Delhi, india, mendapat laporan permohonan pembebasan dengan uang jaminan bagi korban untuk kasus hukum yang berbeda, sudah ditangguhkan.
