Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calonkan Putri Raja, Nasib Partai Diputus Pengadilan Thailand

image-gnews
Putri Thailand Ubolratana Rajakanya berpose saat konferensi pers di Festival Film Cannes ke-61 15 Mei 2008. [REUTERS / Christian Hartmann]
Putri Thailand Ubolratana Rajakanya berpose saat konferensi pers di Festival Film Cannes ke-61 15 Mei 2008. [REUTERS / Christian Hartmann]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan konstitusi Thailand telah memutuskan dengan suara bulat untuk menerima dan mempertimbangkan putusan Komisi Pemilihan Umum yang membubarkan Partai Thai Raksa Chart. Partai ini dalam pemilu Thailand mencalonkan Putri Ubolratana Rajakanya, kakak Raja Thailand. Di Negeri Gajah Putih, keluarga kerajaan tidak boleh berpolitik atau memegang jabatan politik.

Dikutip dari thethaiger.com, Sabtu, 16 Februari 2019, Partai Thai Raksa Chart diberikan waktu tujuh hari untuk mengajukan pembelaan secara tertulis di pengadilan konstitusi sebelum jatuh putusan pengadilan soal masa depan partai itu. Kendati muncul masalah ini, namun pemilu Thailand dipastikan tetap diselenggarakan pada 24 Maret 2019.  

Baca: Putri Ubolratana Rajakanya Didiskualifikasi dari Pemilu Thailand 

Sumber mengatakan anggota pengadilan konstitusi menghabiskan waktu satu jam untuk merundingkan kasus ini hingga akhirnya setuju dengan suara bulat menerima putusan Komisi Pemilihan Umum dan mempertimbangkan kasus ini.

Pengadilan konstitusi dijadwalkan melakukan sesi dengar pada 27 Februari  2019 pukul 1 siang waktu setempat. Ruangkrai Leekitwattana, kandidat calon perdana menteri lainnya dari Partai Thai Raksa Chart dan tim pengacaranya memasukkan sebuah petisi ke pengadilan untuk menentang putusan Komisi Pemilihan Umum Thailand.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Thailand Akan Gelar Pemilu Pada Februari 2019  

Ruangkrai mengklaim Komisi Pemilihan Umum mengesampingkan prosedur-prosedur legal untuk mempercepat putusannya tanpa menunggu sebuah permohonan atau memberikan Partai Thai Raksa Chart kesempatan untuk melakukan pembelaan. Komsisi Pemilihan Umum memutuskan dengan suara bulat pada Kamis malam, 14 Februari, melarang Partai Thai Raksa Chart mengikuti pemilu 2019, dimana keputusan itu dibuat tanpa menunggu pembelaan dari Partai Thai Raksa Chart.   

Ketua Strategi Partai Thai Raksa Chart, Chaturon Chaisaeng, mengatakan juru kampanye partai dan tim perencana telah setuju untuk menangguhkan aktivitas pemilu mereka hingga ada putusan dari pengadilan konstitusi Thailand. Dia berkeras, komite eksekutif partai telah bertindak dalam keyakinan baik tanpa prasangka apapun saat mendukung pencalonan Putri Ubolratana.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Turis Cina Kembali ke Thailand untuk Berterima Kasih setelah Diselamatkan Lima Tahun Lalu

58 menit lalu

Wang Nan memeluk satu dari empat petugas yang menyelamatkannya lima tahun lalu di Pha Taem National Park Thailand (Dok. Pha Taem National Park Office)
Turis Cina Kembali ke Thailand untuk Berterima Kasih setelah Diselamatkan Lima Tahun Lalu

Turis Cina itu sedang hamil saat didorong suaminya ke tebing di sebuah taman nasional Thailand lima tahun lalu.


30 Warga Thailand Tewas Akibat Cuaca Panas Terik

9 jam lalu

Penduduk lokal dan wisatawan saling menembakan pistol air saat merayakan hari raya Songkran yang menandai Tahun Baru Thailand di Bangkok, Thailand, 13 April 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
30 Warga Thailand Tewas Akibat Cuaca Panas Terik

Thailand mencatat cuaca panas menyebabkan 30 orang tewas sejak awal Januari hingga April 2024.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

13 jam lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

1 hari lalu

Mantan terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, menjalani pemeriksaan, gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Dalam pemeriksaan ini tim penyidik melaksanakan penyerahan barang bukti berkas perkara telah terpenuhi secara formil dan materil tersangka Gazalba Saleh, kepada tim jaksa penuntut umum KPK untuk segera dilakukan pelimpahan ke persidangan di Pengadilan Tipikor dalam tindak pidana korupsi didapati nilai penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk pembelian aset mencapai Rp.9 miliar terkait kasus dugaan berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.


Perang Saudara Myanmar: Kelompok Perlawanan Tarik Pasukan dari Perbatasan Thailand

1 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Perang Saudara Myanmar: Kelompok Perlawanan Tarik Pasukan dari Perbatasan Thailand

Tentara Pembebasan Nasional Karen memutuskan menarik pasukannya dari perbatasan Thailand setelah serangan balasan dari junta Myanmar.


Phuket dan Pattaya Overtourism, Pelaku Usaha Pariwisata Thailand Usul Pajak Turis Rp132.000

1 hari lalu

Phi Phi Islands di Phuket, Thailand (Pixabay)
Phuket dan Pattaya Overtourism, Pelaku Usaha Pariwisata Thailand Usul Pajak Turis Rp132.000

Selama musim ramai, Phuket di Thailand mengalami kemacetan lalu lintas dan kekurangan air, bandaranya pun kehabisan slot untuk penerbangan baru.


Gaet Turis Lebih Banyak, Thailand buat Perjanjian Bebas Visa Permanen dengan Kazakhstan

3 hari lalu

Patung Buddha raksasa dari kuil Wat Paknam Phasi Charoen terlihat di Bangkok, Thailand, 10 Juni 2021.[REUTERS/Jorge Silva]
Gaet Turis Lebih Banyak, Thailand buat Perjanjian Bebas Visa Permanen dengan Kazakhstan

Thailand mengalami peningkatan signifikan jumlah wisatawan dari Kazakhstan sejak program pembebasan visa sementara tahun lalu.


5 Tips buat Pelancong yang Pertama Kali ke Bangkok

4 hari lalu

Wisatawan asal Cina, Shuhui Xu (43) mengenakan kostum tradisional Thailand saat mengunjungi kuil Wat Arun menjelang Tahun Baru Imlek di Bangkok, Thailand 18 Januari 2023.
5 Tips buat Pelancong yang Pertama Kali ke Bangkok

Banyak pengalaman yang bisa didapat di Bangkok dalam satu kali perjalanan, asalkan tahu lima tips berikut ini.


10 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Thailand pada Januari - April 2024

4 hari lalu

Monyet memanjat pengunjung yang tengah berfoto saat Festival Monyet tahunan di provinsi Lopburi, Thailand, 26 November 2023. Festival monyet digelar sebagai wujud terima kasih kepada hewan primata itu, karena telah menarik kunjungan wisatawan ke Lopburi. REUTERS/Chalinee Thirasupa
10 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Thailand pada Januari - April 2024

Turis Cina didominasi kunjungan wisatawan asing di Thailand dengan jumlah lebih dari 2 juta.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.