TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan bertukar pandangan dengan ulama-ulama Taliban dalam pertemuan trilateral para ulama dari Afganistan, Pakistan dan Indonesia. Pasalnya, ulama-ulama Taliban tidak memiliki standar seperti MUI, dalam mengeluarkan sebuah fatwa.
Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Hubungan Luar Negeri, KH Muhyiddin Junaidi, fatwa yang diterbitkan ulama-ulama Taliban sangat meresahkan. Pertama, fatwa ulama-ulama Taliban membolehkan penyerangan terhadap pemerintahan yang sah di Afganistan.
Kedua, boleh melakukan bom bunuh diri terhadap musuh-musuh Islam terutama para agen-agen Amerika Serikat. Ketiga, boleh melakukan ‘jihad’ terhadap pemerintah Afganistan yang sah dan ‘jihad’ terhadap kekuatan asing.
Baca: Bertemu MUI, JK Bahas Persiapan Pertemuan Ulama Tiga Negara
Sedikitnya 100 orang tewas dan ratusan orang terluka akibat ledakan bom milisi Taliban yang disimpan di dalam ambulans yang lewat di Kabul, Afganistan, 28 Januari 2018.[AL JAZEERA]
“Ulama-ulama Taliban itu membolehkan penyerangan pemerintah yang didukung oleh kekuatan asing. Sedangkan dalam Islam, kita tidak boleh membunuh orang lain, kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain apalagi sesama pemeluk agama. Yang sekarang ingin kami lakukan adalah berbagi dengan mereka,” katanya, saat ditemui di kantor MUI, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018.
Dia menjelaskan, Taliban adalah sebuah kelompok besar yang memiliki banyak kelompok-kelompok kecil dibawahnya, dimana tiga kelompok utama Taliban adalah Hakani, Sardar, dan kelompok Rosul. Terdapat sekitar 20 kelompok kecil di bawah Taliban.
“Maka harus ekstra hati-hati. Tiga kelompok utama Taliban ini, siap menyatakan damai dan lelah berperang. Jadi kami ingin undang mereka ke Indonesia dan Indonesia akan berbicara netral. Kami hanya ingin hanya bicara dalam kapasitas sebagai Majelis Ulama Indonesia terkait tata cara tahapan-tahapan mengeluarkan fatwa,” katanya.
Baca: Jusuf Kalla dan Retno Marsudi Kunjungi Kantor MUI
Rencana pertemuan trilateral ulama akan diselenggarakan pada akhir Maret 2018 selama tiga hari di Bogor. Pemilihan lokasi ini sesuai permintaan Presiden RI Joko Widodo.
