Derita pengungsi Rohingya saat melintasi jalanan berlumpur setelah melewati perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, 3 September 2017. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
TEMPO.CO, Maladewa - Menteri Luar Negeri Maladewa menyatakan seluruh hubungan perdagangan dengan Myanmar diputus karena kekerasan yang dialami etnis Rohingya.
Pernyataan yang dikeluarkan pada Ahad, 3 September 2017 itu, juga menyebutkan pemerintah Maladewa mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB melakukan investigasi atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya di Myanmar.
"Kami mengutuk keras persekusi terhadap kaum Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Kami mengkhawatirkan kekerasan terbaru di sana," demikian pernyataan pemerintah Maladewa.
Tak lama setelah pernyataan tersebut beredar luas, Menteri Kesehatan Myanmar membatalkan kedatangannya dalam pertemuan tahunan yang digelar Organisasi Kesehatan Dunia di Maladewa.
Pemerintah Myanmar menetapkan Distrik Maungdaw sebagai daerah operasi militer pada 1 September 2017. Meskipun Kota Maungdaw dalam kondisi stabil, warga lokal dan desa-desa di sekitar kawasan Maungdaw mengungsi ke Buthedaung dan Siitwe.
