TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 13 peraih Nobel dan 10 tokoh dari berbagai profesi mengirim surat terbuka ke Dewan Keamanan PBB untuk mengkritik pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam menyelesaikan masalah etnis minoritas Rohingya dan mengingatkan tentang tragedi pembasmian etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Surat terbuka ditandatangani 13 peraih Nobel yakni Muhammad Yusuf, Uskup Desmond Tutu, Malala Yousafzai, Jose Ramos Horta, Tawakul Karman, Shirin Ebadi, Betty Williams, Mairead Maguire, Oscar Arias, Jody Willliams, Leymah Gbowee, Sir Richard J. Roberts, dan Elizabeth Blackburn.

Baca: Kantor Suu Kyi Tuding LSM Internasional Danai Milisi Rohingya

Adapun 10 tokoh itu adalah Emma Bonino, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Paul Polman, Mo Ibrahinm, Richard Curtis, Alaa Murabit, Jochen Zeitz, Kerry Kennedy, dan Romano Prodi.

Dalam surat terbuka mereka, yang diunggah di Guardian, 1 September 2017, peraih Novel dan aktivis itu menyatakan serangan militer Myanmar telah membunuh ratusan orang termasuk anak-anak, pemerkosaan terhadap perempuan, pembakaran rumah dan penangkapan terhadap warga sipil secara semena-mena.

"Akses organisasi bantuan kemanusian hampir sepenuhnya ditolak, menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat mengerikan di kawasan yang sudah sangat melarat," tulis surat terbuka itu.

Baca: Myanmar Tolak Tim PBB Pencari Fakta Rohingya

"Sejumlah pakar internasional telah mengingatkan potensi genosida. Yang terjadi baru-baru ini menandai tragedi masa lalu_Rwanda, Darfur, Bosnia, Kosovo. Jika kita gagal mengambil tindakan, jika mereka tidak tewas ditembak, maka orang-orang itu tewas akibat menderita kelaparan parah."

Para peraih Nobel dan tokoh serta aktivis ini menilai pemerintah Myanmar bertindak sangat tidak proporsional dalam menyelesaikan masalah Rohingya.

Rohingya sebagai etnis minoritas memiliki populasi 1 juta orang di Myanmar. Mereka hidup sudah beberapa generasi di Myanmar, tapi mereka diperlakukan seperti imigran gelap dan kewarganegaraannya ditolak. Mereka telah mengalami persekusi bertahun-tahun oleh pemerintah dan kelompok nasionalis Budha.

Baca: Bertemu Utusan PBB, Suu Kyi: Istilah Rohingya Tak Digunakan

Bentrokan berdarah yang diawali serangan kelompok pemberontak Rohingya ke sedikitnya 30 kantor polisi dan beberapa markas tentara di Rakhine, Myanmar, dibalas oleh militer Myanmar dengan operasi militer yang dinamai menumpas ekstrimis.

Bentrokan yang diklaim terburuk sejak 5 tahun terakhir, membuat gelombang pelarian etnis Rohingya ke perbatasan Bangladesh. Dan mereka tewas saat menyeberang ke Bangladesh terutama anak-anak dan perempuan.

Para aktivis HAM dan lembaga kemanusiaan internasional menilai Aung San Suu Kyi i tidak tegas bersikap atas penderitaan yang dialami Rohingya. Baru-baru ini malah kantor penasehat putri Jenderal Aung San, tokoh reformasi Myanmar, ini menuding LSM internasional mendanai milisi Rohingya.

GUARDIAN | MARIA RITA