TEMPO.CO, Tunis- Presiden Tunisia Beji Caed Essibsi membentuk komisi khusus untuk mengawal proses peningkatan kesetaraan gender di negara itu di antaranya soal pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.
Dalam pidatonya yang bertepatan dengan Hari Perempuan Nasional pada Minggu, 13 Agustus 2017, Presiden Essibsi mengumumkan pembentukan sebuah komisi untuk mempelajari isu hak individu dan mempertimbangkan persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang.
Meskipun terdapat hak bagi perempuan yang luas di Tunisia dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, namun arbitrase dalam warisan masih didasarkan pada syariah atau hukum Islam, di mana bagian laki-laki sama dengan dua perempuan.
Presiden Essibsi menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan, yang disetujui oleh konstitusi Tunisia, harus mencakup semua bidang, termasuk persamaan dalam warisan.
"Jika kita memikirkan harmoni, karena konstitusi menentukan hal ini, kita harus berjalan ke arah ini," kata Presiden Essibsi seperti yang dilansir Al Arabiya pada 14 Agustus 2017.
Dia mengatakan bahwa warisan bukanlah masalah agama, melainkan urusan manusia. "Tuhan dan Rasul-Nya telah meninggalkan masalah bagi manusia untuk bertindak," ujarnya.
Presiden Essebsi berjanji untuk menemukan bentuk yang tidak bertentangan dengan opini publik. Dia mengutip pengakuan Turki akan kesetaraan antara pria dan wanita sejak era Mostafa Kamal Ataturk. Dia juga menekankan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi dan pembangunan.
Presiden Essebsi juga meminta Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman untuk meninjau dan mengubah publikasi No. 73, yang melarang wanita Tunisia untuk menikahi orang asing jika keyakinan Islamnya tidak diakui oleh Mufti.
Konstitusi Tunisia, menurut Presiden Essebsi, mengakui kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani serta meminta negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan kebebasan ini.
