TEMPO.CO, Islamabad—Mahkamah Agung Pakistan telah mendiskualifikasi Perdana Menteri Nawaz Sharif karena tersandung kasus korupsi. Akibat keputusan ini, Sharif, 67 tahun, terpaksa mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri.

"Dia didiskualifikasi sebagai anggota parlemen sehingga dia tidak lagi menjabat perdana menteri," kata Hakim Ejaz Afzal Khan mewakili empat hakim lain di ruang sidang yang penuh sesak oleh pengunjung, di ibu kota Islamabad, seperti dilansir The Telegraph, Jumat 28 Juli 2017.

MA juga mendiskualifikasi Ishaq Dar, menteri keuangan yang juga bekas akuntan Sharif. Dar adalah pihak yang menyerahkan dokumen kepada MA tentang bagaimana keluarga Sharif memperoleh kekayaan mereka.

Baca: Fontgate, Skandal Dokumen Palsu yang Seret Putri PM Pakistan

Setelah mendengar hal itu, pendukung keputusan tersebut langsung bersorak sorai dan turun ke jalanan untuk membagikan manisan sebagai tanda syukur.

Saat ini belum ada komentar resmi dari Nawaz Sharif.

MA Pakistan juga meminta biro anti-korupsi nasional untuk memulai penyelidikan yang lebih serius atas tuduhan terhadap Sharif, kasus yang sebelumnya telah disinyalir oleh Panama Papers pada tahun lalu.

Data yang dibocorkan oleh Panama Papers menunjukkan, keluarga Sharif terlibat dalam upaya menyembunyikan aset yang sangat besar untuk menghindari pajak.

Tuduhan terhadap Sharif berpusat pada kepemilikan empat apartemen di wilayah mewah Park Lane di London.

MA pada April lalu memerintahkan penyelidikan terhadap Sharif dan ketiga anaknya atas tuduhan kepemilikan aset tersembunyi tersebut.

Baca: Heboh Panama Papers, PM Pakistan Bentuk Komisi Penyelidikan

Tim gabungan sipil dan militer kemudian menyerahkan laporan kepada MA yang dirilis ke publik. Dalam laporan itu mereka menegaskan terdapat perbedaan besar antara pendapatan keluarga Sharif dengan gaya hidup mereka.

Laporan ini memicu kemarahan publik, terutama karena adanya dokumen yang diajukan Maryam Nawaz, putri Sharif tentang aset yang dimilikinya pada 2006.

Dokumen ini menjadi perbicangan publik karena dokumen itu disebut dibuat pada 2006, tetapi diketik menggunakan font Calibri, yang baru resmi dikeluarkan Microsoft ke publik pada 2007.

Ini adalah yang kedua kalinya dalam 70 tahun perjalanan sejarah Pakistan bahwa Mahkamah Agung telah mendiskualifikasi seorang perdana menteri yang sedang berkuasa.

Pada 2012, Perdana Menteri Yousaf Raza Gilani didiskualifikasi karena penghinaan terhadap tuntutan pengadilan karena menolak membuka kembali kasus korupsi terhadap presiden yang berkuasa saat itu, Asif Ali Zardari.

Dengan mundurnya Nawaz Sharif, partai yang berkuasa saat ini Liga-Nawaz Muslim Pakistan (PML-N) dapat menunjuk pengganti sementara atau menggelar pemilu sela meski pemilu parlemen telah dijadwalkan akan digelar pada Agustus tahun depan.

THE TELEGRAPH | AL JAZEERA | SITA PLANASARI AQUADINI