Puluhan warga mengantri untuk memberikan suara dalam pemilihan umum tidak resmi untuk menolak pemerintahan Presiden Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, 16 Juli 2017. Pemungutan suara yang tidak mengikat, yang diserukan oleh dewan yang dikuasai oposisi. AP
TEMPO.CO, Caracas-Krisis Venezuela semakin mendalam dengan demonstrasi yang diikuti jutaan warga Venezuela untuk memprotes Presiden Nicolas Maduro yang membatalkan pemilihan presiden baru atau pemilu. Maduro beralasan harus menunggu terbentuknya majelis konstitusi baru pada 30 Juli 2017.
Bentrokan pun pecah antara pengunjuk rasa dengan polisi yang berusaha membubarkan aksi unjuk rasa. Sedikitnya 3 orang tewas dan lebih dari 300 orang ditangkap, seperti dikutip dari BBC, 21 Juli 2017.
Presiden Maduro menegaskan, para pentolan demonstrasi akan ditangkap. Kelompok oposisi disebut sebagai penggerak unjuk rasa yang meluas di hampir seluruh wilayah Venezuela.Sebanyak 85 persen warga Venezuela bergabung dalam unjuk rasa menuntut Presiden Maduro mundur.
Pengunjuk rasa membuat barikade di Caracas, ibu kota Venezuela dan kota-kota lainnya. Sampah dan furnitur digunakan sebagai barikade.
Beberapa negara seperti Kolumbia, Prancis, Spanyol, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah mendesak pemerintah Venezuela membatalkan pemungutan suara untuk memilih majelis konstitusi baru pada 30 Juli. Namun Maduro menolaknya.
Sebaliknya Maduro menuding kelompok oposisi membuat onar dan tak mampu bekerja.
"Saya telah memerintahkan tangkap seluruh teroris fasis itu," ujar Maduro.
Majelis konstitusi baru ini akan bekerja untuk merumuskan kembali konstitusi dan mem-bypass legislasi yang berada dalam kekuasaan kelompok oposisi.
Sejumlah pengkritik menuding majelis konstitusi baru ini justru hadir untuk mengamankan posisi Maduro.
Krisis Venezuela yang semakin parah membuat senior diplomat Venezuela untuk PBB, Isaias Medina mengundurkan diri. Ia mengaku tidak lagi mewakili pemerintah yang melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.
