TEMPO.CO, Karakas--Kubu oposisi Venezuela menggelar referendum tak resmi untuk melawan Presiden Nicolas Maduro, menyusul unjuk rasa berdarah yang menewaskan hampir 100 warga dalam tiga bulan terakhir.

Seperti dilansir Reuters, Senin 17 Juli 2017, referendum tandingan pada Ahad pagi waktu setempat.

Ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada para pemilih. Mereka ditanyai apakah menolak majelis konstitusi, apakah mereka menginginkan pasukan bersenjata untuk mempertahankan konstitusi yang ada, dan apakah mereka ingin Pemilu digelar sebelum masa jabatan Maduro berakhir pada 2018.

Baca: Krisis Venezuela, Begini Serangan Brutal Pendukung Maduro

Namun jajak pendapat ini agaknya tak akan berpengaruh terhadap pemerintahan Venezuela dalam jangka pendek. Referendum ini pun belum menjadi solusi pasti dari kebuntuan politik di Venezuela.

Maduro sendiri telah menyatakan bahwa pemungutan suara itu sebagai hal ilegal.

Namun penggagas referendum tak menggubris pernyataan Maduro.

"(Meski) hujan, badai atau petir, referendum Minggu akan jalan terus!" kata pemimpin oposisi Henrique Capriles.

Persatuan Demokrat, koalisi 20 partai oposisi, mencetak 14 juta kertas suara bagi pemilih dalam negeri dan 31 juta untuk warga Venezuela di 80 negara.

Hingga Ahad siang, jumlah peserta referendum di sejumlah tempat pemilihan suara membludak.

"Sejak kami buka pada pukul 7 pagi, antrean terus terjadi,” ujar Pedro Garcia, panitia pemilihan di kawasan penduduk El Valle, wilayah selatan ibu kota Karakas. Wilayah ini semula pendukung pemerintah, tetapi sejak barang-barang kebutuhan pokok menghilang, dukungan mereka terhadap pemerintah turun drastis.

Baca: Siapa Pilot Penyerang Mahkamah Agung Venezuela?

Kelompok oposisi ini berharap ada jutaan warga Venezuela yang ikut dalam pemungutan suara. Meski demikian, pegawai instansi pemerintahan tak bisa berpartisipasi atau mereka harus mencari cara agar tidak ketahuan.

Selain menggelar referendum, warga Venezuela baik di dalam maupun di luar negeri, menggelar unjuk rasa besar-besaran mendesak Maduro agar segera mundur. Mereka mengutuk upaya Maduro yang akan menggelar pemilihan khusus lembaga amandemen Konstitusi 1999 pada 30 Juli mendatang.

Oposisi yang kini berkuasa di parlemen Venezuela khawatir perubahan konstitusi akan memberikan Maduro kekuasaan yang lebih besar daripada sekarang.

REUTERS | AP | NBC NEWS | SITA PLANASARI AQUADINI