TEMPO.CO, London—Arab Saudi merupakan pendukung utama ekstremisme Islam di Inggris. Hal ini diungkapkan sebuah lembaga pengulas kebijakan luar negeri, Henry Jackson Society, dalam laporan terbarunya.

Seperti dilansir The Independent, Rabu 5 Juli 2017, laporan itu menyebutkan ada kaitan jelas antara organisasi Islam yang menerima dana di luar negeri, ulama pembenci, dan kelompok jihadis yang mendorong kekerasan.

Menurut Henry Jackson Society, sejumlah negara Teluk termasuk Iran, memberikan dukungan keuangan kepada masjid dan lembaga pendidikan Islam yang menjadi tempat bagi para ulama penyebar kebencian dan berkaitan dengan penyebaran bahan-bahan ekstremis.

Baca: Teror Jembatan London, Penyerang Berteriak 'Ini untuk Allah'

Berada di peringkat paling atas dalam laporan itu adalah Arab Saudi, sekutu terdekat Inggris di Timur Tengah dan sekaligus mitra dagang terbesar.

Diduga sejumlah individu maupun yayasan di Teluk terlibat mengekspor yang disebut 'ideologi Wahabi yang kolot'.

Henry Jackson Society mendesak pemerintah Inggris untuk melakukan penyelidikan terbuka atas peran Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.

Laporan itu dibantah Kedutaan Besar Arab Saudi di Inggris. Kedutaan Besar Arab Saudi di Inggris menyatakan Henry Jackson Society tidak punya dasar dengan bukti yang tidak bisa dipercaya.

Saudi berdalih mereka juga menjadi sasaran serangan al-Qaeda dan kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS.

"Kami tidak dan tidak akan memaafkan tindakan atau ideologi kekerasan ekstremisme dan kami tidak akan berhenti sampai para penyimpang itu dan organisasinya dihancurkan," demikian pernyataan resmi Kedubes Arab Saudi di London.

Baca: Serangan Jembatan London, PM Inggris: Ini Aksi Terorisme

Laporan ini muncul di tengah-tengah ketegangan antara Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah -antara lain Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain- yang memutus hubungan diplomatik dengan Qatar.

Alasan utama ketegangan ini karena tudingan negara-negara Teluk itu bahwa Qatar mendukung kelompok-kelompok ekstremis.

Terbitnya laporan itu juga memberi tekanan kepada pemerintah Inggris untuk menerbitkan laporan yang mereka buat sendiri tentang kelompok-kelompok Islamis.

Wartawan urusan keamanan BBC, Frank Gardner, menyebutkan Kementerian Dalam Negeri Inggris ingin melihat keberadaan dan pengaruh dari organisasi jihadis di Inggris -seperti diminta Perdana Menteri David Cameron pada 2015 lalu.

Laporannya sudah selesai namun masih belum diketahui apakah akan diumumkan atau tidak. Laporan tersebut tampaknya akan membuat pemerintah malah tidak nyaman mengingat sejarah hubungan diplomatik, keamanan dan ekonomi dengan negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi.

THE INDEPENDENT | BBC | SITA PLANASARI AQUADINI