TEMPO.CO, Pyongyang - Warga Korea Utara di Provinsi Changjin dilaporkan mengamuk setelah polisi memukul hingga tewas seorang pria dan mengirim istrinya ke kamp kerja paksa, sehingga anak-anak mereka menjadi yatim-piatu.
Kabar warga Changjin mengamuk diungkapkan seorang sumber yang tinggal di Provinsi Hamgyong Selatan kepada Radio Free Asia, yang kemudian memberitakannya pada Kamis, 30 Maret 2017.
Menurut sumber itu, pria tersebut dipukuli hingga tewas gara-gara polisi Changjin tidak menemukan dokumen yang lengkap dari pria itu untuk melakukan perjalanan bisnis.
Saat itu, polisi menangkap enam warga Changjin dengan alasan dokumen perjalanan mereka tidak lengkap. Beberapa di antara mereka kemudian dipukuli hingga tewas. Istri mereka lalu dikirim ke kamp kerja paksa dan anak-anak mereka menjadi yatim-piatu.
"Berita tentang insiden polisi di Changjin merebak di seluruh negara dan membangkitkan amarah warga," kata sumber itu.
Meski keadaan sudah panas, aparat pemerintah pusat Korea Utara tidak mengambil tindakan apa pun terhadap polisi itu meskipun keluarga para korban yang ditahan dan tewas dipukuli mengungkapkan perilaku polisi Changjin yang sewenang-wenang.
Sumber tersebut menduga penyebab insiden kekerasan aparat kepolisian dipicu oleh pemberian sebagian kewenangan Badan Keamanan Negara kepada polisi. "Sementara Badan Keamanan Negara sedang menangani insiden Kim Won-hong."
Kim Won Hong, Menteri Keamanan Negara, dituduh melakukan korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dia dicopot dari jabatannya pada pertengahan Januari 2017. Ia selama ini menjadi penasihat kunci pemerintah Kim Jong-un.
Lima pejabat senior lain dari Kementerian Keamanan Nasional dieksekusi mati. Kim Wong Hong berperan sebagai polisi rahasia Korea Utara, mirip Stasi pada masa penguasa Hitler di Jerman.
