TEMPO.CO, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengancam akan mempercepat pemilihan umum dari jadwal yang telah ditentukan, setelah berselisih dengan salah satu menteri kabinetnya, Menteri Keuangan Moshe Kahlon.

Kahlon sebagai mitra koalisi utama bersitegang dengan Netanyahu ihwal pembentukan otoritas penyiaran publik baru.

Baca: Utusan Donald Trump Temui PM Israel Netanyahu di Yerusalem

Seperti dilansir Reuters pada Ahad 19 Maret 2017, spekulasi itu muncul setelah Netanyahu mengatakan Sabtu malam bahwa ia telah membatalkan kesepakatan dengan Kahlon tentang Perusahaan Penyiaran Publik (PBC) baru yang akan menggantikan produk lama.

Surat kabar, radio dan saluran televisi lokal menyiarkan intimidasi Netanyahu untuk membubarkan pemerintah dengan mengadakan pemilu dua tahun lebih cepat, jika layanan penyiaran baru itu tidak dibubarkan sebelum 30 April ini.

Israel baru akan mengadakan pemilihan umum pada November 2019.

Baca: Ditolak Netanyahu, Pemimpin Arab Israel Pertahankan Jalan Arafat

Netanyahu, yang memimpin partai Likud, menentang layanan baru itu karena khawatir akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan jika sebuah perubahan dibuat dengan tiba-tiba.

Satu minggu sebelumnya, Netanyahu telah mencapai kesepakatan dengan Kahlon, yang juga pemimpin partai Kulanu, tetapi kemudian membatalkannya kembali. Kesepakatan itu menyebutkan bahwa PBC akan mulai mengudara pada 30 April mendatang.

Sebagian media menyatakan Netanyahu sengaja memicu krisis kabinet sebagai cara mengalihkan perhatian dari penyelidikan terhadap tuduhan korupsi. Sejak beberapa pekan lalu, ia diinterogasi polisi terkait dakwaan itu.

“Keputusan untuk mempercepat pemilu akan menunda bahkan membatalkan penyelidikan terhadap Netanyahu,” kata analis politik Nahum Barnea dalam opini di harian Yedioth Ahronoth.

"Jika dia menang pemilu, Netanyahu akan beralasan rakyat mempercayainya," Barnea menambahkan.

Netanyahu, 67 tahun, adalah seorang tersangka dalam dua kasus hukum, yang pertama melibatkan penerimaan hadiah atau gratifikasi dari pengusaha, sementara kasus lainnya terkait percakapannya dengan pemilik salah satu surat kabar Israel untuk membatasi pemberitaan negatif tentangnya.

Namun hingga kini belum ada tuntutan yang dibuat terhadap Netanyahu, yang terpilih kembali menjadi Perdana Menteri dua tahun yang lalu.

REUTERS | GUARDIAN | GULF NEWS | YON DEMA