Milisi Taliban berjaga saat pemimpin senior faksi sempalan dari Taliban Mullah Abdul Manan Niazi, memberikan pidato kepada pejuang, di distrik Shindand Afghanistan, 27 Mei 2016. Niazi mengatakan, bersedia untuk mengadakan pembicaraan damai dengan pemerintah Afghanistan tapi menuntut pemberlakuan hukum Islam dan keberangkatan semua pasukan asing. AP/Allauddin Khan
TEMPO.CO, Kabul - Pemimpin Taliban di Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, mendesak warga Afghanistan menanam pohon demi lingkungan hidup dan kelestarian alam.
Dalam sebuah pernyataan seperti dilansir BBC pada 26 Februari 2017, Akhundzada meminta warga sipil dan milisi Taliban "menanam satu atau beberapa pohon buah atau non-buah untuk memperindah bumi dan manfaat dari ciptaan Allah".
Afghanistan memiliki masalah berat deforestasi, banyak pohon yang ditebang sebagai penghangat saat musim dingin serta penjualan kayu ilegal. Namun sangat jarang seorang Taliban peduli terhadap pada isu-isu lingkungan.
Akhundzada, yang menjadi pemimpin Taliban sejak Mei 2016, memiliki reputasi kuat sebagai pemimpin agama dan kepala militer.
"Pesan khusus" yang dikeluarkan pada Ahad, 26 Februari 2017, tersebut dipasang di outlet Taliban, sangat kontras dengan retorika berapi-api terhadap pemerintah Afghanistan dan NATO.
"Perkebunan pohon memainkan peran penting dalam perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi dan keindahan bumi," kata pemimpin Taliban, dalam sebuah laporan yang dilakukan oleh situs Taliban Afghanistan, Voice of Jihad.
Akhundzada menambahkan bahwa dengan melestarikan lingkungan akan mendapat berkah serta pahala baik di bumi maupun di akhirat.
Namun, seorang juru bicara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Shah Hussain Murtazawi, menggambarkan pernyataan itu sebagai upaya menipu opini publik dan untuk mengalihkan perhatian dari "kejahatan dan penghancuran" Taliban .
Taliban kerap dihubungkan dengan produksi gelap opium dan mengenakan pajak di daerah yang di bawah kendalinya.
Kelompok ini menguasai sebagian besar Afghanistan dari 1996 sampai digulingkan oleh koalisi pimpinan AS pada 2001.
Sejak itu telah ditawari peran dalam pemerintahan dengan imbalan mengakhiri pemberontakan mereka tetapi para pemimpinnya sejauh ini menolak. Kehadiran pasukan internasional di negara tersebut diyakini menjadi batu sandungan utama.
