Komisi Antikorupsi Selidiki Thaksin

Reporter

Editor

Senin, 25 September 2006 04:55 WIB

TEMPO Interaktif, Bangkok: Junta militer Dewan Reformasi Demokrasi Thailand pimpinan Jenderal Sonthi Boonyaratglin akan menentukan perdana menteri baru pengganti Thaksin Shinawatra dalam pekan ini. Dewan itu akan mengajukan sejumlah nama yang bakal dipilih Raja Bhumibol Adulyadej pada Rabu nanti. Di antara nama-nama itu, yang dianggap unggulan adalah Ketua Organisasi Perdagangan Dunia Supachai Panitchpakdi, Gubernur Bank Thailand Pridiyathorn Devakula, Ketua Mahkamah Agung Charnchai Likhitchittha, dan Ketua Mahkamah Administrasi Akkharathorn Chularat. Junta juga telah memilih sembilan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan mulai bersidang hari ini. Komisi itu akan menyelidiki kekayaan para pejabat, termasuk Thaksin, dan membongkar lebih dari 10 ribu arsip kasus korupsi sebelumnya. "Satu alasan mereka mendapat pembenaran atas kudeta ini adalah korupsi," kata ahli politik Thitinan Pongsudhirak dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok. "Kini mereka harus membuktikannya dan juga ingin memastikan Thaksin tak akan kembali." Anggota komisi itu, Vicha Mahakhun, mengatakan tanggung jawab terpenting lembaganya adalah menemukan bukti untuk mendakwa politikus korup. Salah satu anggota komisi itu adalah Klanarong Chantik, kritikus yang paling keras terhadap Thaksin. Namanya melambung pada 2001 saat dia menuduh Thaksin sengaja memberikan laporan yang salah tentang asetnya ketika menjabat wakil perdana menteri pada 1997. Mahkamah Konstitusi saat itu membebaskan Thaksin dengan selisih satu suara. Auditor Umum Jaruvan Maintaka, yang kekuasaannya diperluas setelah kudeta, berharap dapat segera melanjutkan penyelidikan atas penjualan pemindai bom untuk bandar udara baru Suvarnabhumi. Ia juga akan menangani sembilan kasus korupsi Thaksin, termasuk yang berhubungan dengan proyek kereta api ke bandar udara, pendapatan dari lotere, proyek pemulihan tsunami, dan kasus penjualan saham keluarga Thaksin di Shin Corp. ke Temasek Holdings Singapura yang tanpa pungutan pajak. Sejauh ini, Thaksin dan keluarganya masih tinggal di London, Inggris, dan seluruh asetnya di Bangkok belum dibekukan. Namun, kemarin dikabarkan bahwa Thaksin telah memindahkan sebagian asetnya ke luar negeri beberapa hari sebelum kudeta pecah dengan dua pesawat. Seorang pejabat Thai Airways International mengatakan pesawat Thai Koofar milik pemerintah membawa 58 tas dan koper besar Thaksin saat dia mulai melawat ke Finlandia. Pesawat kedua membawa 58 tas meninggalkan Bangkok dan menjemput Thaksin tepat dua hari sebelum kudeta. Sebelumnya, Sondhi Limthongkul, konglomerat media dan musuh besar Thaksin, menuduh Thaksin telah menyewa dua pesawat Rusia untuk mengangkut sejumlah asetnya. Keluarga Thaksin adalah keluarga terkaya di Thailand. Pada 2004, majalah Forbes mendaulat Thaksin duduk di peringkat ke-16 orang terkaya di Asia Tenggara. TNA | AFP | AP | IWANK

Berita terkait

Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra

4 Maret 2024

Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra dibebaskan dari dakwaan pada kasus yang terjadi saat dia menjabat sebagai perdana menteri pada 2013.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan

20 Februari 2024

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi kasus lese majeste atau penghinaan terhadap kerajaan terkait dengan komentarnya di Seoul pada Mei 2015.

Baca Selengkapnya

Thaksin Shinawatra Resmi Bebas

18 Februari 2024

Thaksin Shinawatra Resmi Bebas

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pada Minggu, 18 Februari 2024, resmi menghidup udara bebas

Baca Selengkapnya

Mengenal Eks-PM Thailand Thaksin Shinawatra yang Dibenci tapi juga Dicintai

18 Februari 2024

Mengenal Eks-PM Thailand Thaksin Shinawatra yang Dibenci tapi juga Dicintai

Miliarder Thailand, mantan PM Thaksin Shinawatra, dibebaskan, menikmati kebebasan setelah hampir 16 tahun lalu lari untuk menghindari penjara.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dijadwalkan Bebas Hari Ini

18 Februari 2024

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dijadwalkan Bebas Hari Ini

Meskipun diberikan pembebasan bersyarat, eks PM Thailand Thaksin Shinawatra bisa menghadapi masalah hukum atas tuduhan menghina monarki pada 2015.

Baca Selengkapnya

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

10 Januari 2024

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak

Baca Selengkapnya

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

18 September 2023

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

Raja Maha Vajiralongkorn meringankan hukuman delapan tahun menjadi satu tahun, namun Thaksin bisa dibebaskan lebih cepat.

Baca Selengkapnya

Raja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Eks PM Thaksin Shinawatra

2 September 2023

Raja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Eks PM Thaksin Shinawatra

Raja Thailand meringankan hukuman delapan tahun penjara mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra menjadi satu tahun.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan

30 Agustus 2023

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sedang mempersiapkan dokumentasi untuk merancang permintaan pengampunan kerajaan.

Baca Selengkapnya

PM Thailand Srettha Thavisin Bertemu Prayuth Chan-ocha, Bahas Solusi Atasi Perpecahan

24 Agustus 2023

PM Thailand Srettha Thavisin Bertemu Prayuth Chan-ocha, Bahas Solusi Atasi Perpecahan

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya Prayuth Chan-ocha, arsitek kudeta 2014 terhadap pemerintahan terakhir Partai Pheu Thai.

Baca Selengkapnya