Adama Barrow, Presiden terpilih Gambia. freedomnewspaper.com
TEMPO.CO, Banjul - Adama Barrow, presiden baru Gambia resmi menghapus kata "Islam" dari nama negara itu. Sehingga nama negara ini saat ini adalah Republik Gambia.
Yahya Jammeh yang kabur ke luar negeri setelah kalah suara dari Barrow, mengubah nama negara itu dengan menambahkan kata "Islam" menjadi Republik Islam Gambia pada tahun 2015.
Menurut Barrow, Gambia yang berpenduduk 90 persen muslim berdasar negara republik.
Selain itu, Barrow juga berjanji segera mereformasi badan intelijen terkenal negara itu dan menjamin kebebasan media.
Berbicara pada konferensi pers pertamanya setelah memasuki kantor pada hari Kamis pekan lalu, Barrow juga mengumumkan rencana untuk mengubah nama Badan Intelijen Nasional (NIA).
NIA adalah polisi rahasia yang paling ditakuti dan dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi kerap melakukan penghilangan paksa dan penyiksaan di bawah kendali Jammeh.
Barrow mengatakan kepada wartawan pada Sabtu, 28 Januari 2017 di ibukota Banjul, NIA akan terus ada, namun namanya akan diganti atau dilanjutkan dengan nama yang berbeda.
"Aturan hukum yang akan berkuasa untuk ke depannya," kata Barrow seraya menambahkan bahwa pelatihan akan diberikan kepada agen NIA.
Barrow juga juga mewajibkan seluruh pejabat pemerintah mengumumkan harta bendanya sebelum lolos ke pemerintahannya.
Barrow akan mengemban tugas berat ke depannya dalam memimpin negara di tengah berbagai kritikan terkait sistem pemerintahan yang ototriter selama ini oleh Jammeh.
Jammeh, yang memerintah negara kecil di Afrika Barat tersebut selama 22 tahun telah menciptakan kegaduhan besar dengan menolak untuk menyerahkan kekuasaan kepada Barrow setelah kalah dalam pemilihan presiden pada 1 Desember 2017.
Setelah menghadapi tekanan besar dari negara-negara di kawasan regional dan ancaman penangkapan oleh pasukan Afrika Barat, Jammeh akhirnya mengaku kalah. Dia kamudian melarikan diri dengan membawa lari uang negara sebesar jutaan dolar Amerika Serikat.
Uni Eropa Ingin Pulangkan Lebih Banyak Imigran ke Negara Asal
26 Januari 2023
Uni Eropa Ingin Pulangkan Lebih Banyak Imigran ke Negara Asal
Uni Eropa tengah menguatkan koordinasi di dalam blok tersebut untuk dapat mengirim lebih banyak orang tanpa hak suaka di Eropa kembali ke negara asal mereka termasuk Irak.
