TEMPO.CO, Damaskus - Rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengakui pemerintahan otonomi bagi pemberontak di timur Aleppo ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Suriah. Rekomendasi itu sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dalam konflik bersenjata antara kelompok pemberontak dengan pemerintah Suriah.

Menteri Luar Negeri Walid al-Moallem mengatakan, Damaskus tidak akan setuju dengan rekomendasi yang disampaikan duta perdamaian PBB, Staffan de Mistura. De Mistura mengadakan pembicaraan di Suriah untuk mengurangi kekerasan di Aleppo.

"Mereka berbicara tentang pemerintahan otonom, kami sama sekali tidak akan menerima usulan ini. Bagaimana PBB dapat berpikir untuk memberikan hadiah bagi kelompok pemberontak," kata al-Moallem setelah pertemuan dengan Mistura pada Minggu 20 November 2016.

Pemerintah Suriah memberi label semua kelompok yang menentang rezim Presiden Bashar al-Assad sebagai teroris. Menurut pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR), sebanyak 172 penduduk sipil tewas sejak pemerintah melancarkan kembali serangan di wilayah itu enam hari lalu. PBB memperkirakan 275 ribu penduduk terperangkap di medan pertempuran di timur Aleppo.

Asosiasi Medis Amerika-Suriah melaporkan, pasukan pemerintah Suriah telah menghancurkan atau merusak semua rumah sakit di Aleppo, Sabtu 19 November 2016. Sebaliknya, pemerintah Suriah membantah tudingan pernyerangan terhadap rumah sakit itu.

USA TODAY|NEWS.COM.AU|YON DEMA