PBB Berikan Jutaan Dollar AS ke Orang Dekat Presiden Assad

Reporter

Selasa, 30 Agustus 2016 18:55 WIB

Presiden Bashar al-Assad berbincang dengan anggota tentara Suriah saat mengunjungi garis depan di Marj al-Sultan, Damaskus, Suriah, 26 Juni 2016. SANA via AP

TEMPO.CO, New York-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan dana belasan juta dolar Amerika Serikat (AS) kepada pengusaha dan perusahaan yang merupakan keluarga dan kroni Presiden Suriah Bashar al-Assad. PBB membungkus pemberian dana itu sebagai program kemanusiaan untuk rakyat Suriah.

Seperti dikutip dari Guardian, 29 Agustus 2016, pengusaha pemilik perusahaan di Suriah yang menerima dana dari PBB itu bahkan masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Rinciannya sebagai berikut:
1.PBB telah menyalurkan dana sebesar lebih dari US$ 13 juta atau setara Rp 172 miliar kepada pemerintah Suriah untuk mendorong pertanian dan agrikultur.

2. PBB juga telah menyalurkan dana sedikitnya US$ 4 juta atau Rp 53,1 miliar untuk perusahaan milik pemerintah yang menyuplai minyak. Perusahaan milik pemerintah Suriah ini masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa.

3. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan dana lebih dari US$ 5 juta atau setara Rp 66,3 miliar untuk mendukung bank darah nasional Suriah. Bank darah ini dikuasai oleh departemen pertahanan Assad. Dokumen yang diperoleh Guardin menyebutkan, dana yang dikeluarkan untuk mensuplai darah secara langsung berasal dari pendonor yang negaranya memberlakukan sanksi ekonomi kepada pemerintah Suriah. Misalnya Inggris. Dokumen ini juga menunjukkan WHO memperhatikan sepenuhnya penentuan suplai darah apakah diberikan kepada yang membutuhkan atau secara langsung diberikan kepada militer.

4. Dua badan PBB telah bermitra dengan sebuah organisasi karitas Suriah yang dipimpin oleh istri Assad, Asma. Dana yang dikeluarkan untuk organisasi ini US$ 8,5 juta atau Rp 112,8 miliar.

5. Unicef, Badan PBB untuk anak-anak, telah memberikan dana sebesar US$ 267,933 atau Rp 3,5 miliar kepada Asosiasi Al-Bustan yang pemilik dan pengelolalnya adalah Rami Makhloud, orang terkaya di Suria. Makhloud merupakan teman dan sepupu Assad. Asosiasi Al-Bustan ternyata jaringan dari sejumlah kelompok milisi pendukung rezim Assad.

6. Makhlouf menjalankan bisnis jaringan telepon seluler Syratel dan PBB juga telah memberikan bantuan dana ke Makhlouf sedikitnya US$ 700.000 atau Rp 9,2 miliar dalam beberapa tahun terakhir ini. Makhlouf masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa dan diplomat AS menggambarkannya sebagai sosok koruptor.

7. Temuan seru lainnya berdasarkan analisa dokumen pengadaan PBB menunjukkan sejumlah badan PBB telah menjalankan bisnis dengan sedikitnya 258 perusahaan milik warga Suriah yang merupakan jaringan Assad atau teman dekatnya. Untuk perusahaan-perusahaan ini sejumlah badan PBB itu membayarkan uang sebesar US$ 54 juta atau Rp 716 miliar, 36 juta pound sterling atau Rp 625,3 miliar hingga terendah sebesar US$ 30,000 atau Rp 398,1 juta.

8. Badan-badan PBB juga membayar biaya hotel senilai US$ 9,296,325.59 dari tahun 2014-2015. Hotel ini di bawah Kementerian Turisme Suriah yang juga masuk daftar sanksi Uni Eropa. Hotel ini diklaim sebagai tempat penginapan teraman bagi personil PBB jika tinggal di ibu kota Suriah.

Dalam pembelaannya, PBB memberikan sejumlah alasan. Misalnya,PBB menjelaskan dana bantuan hanya dapat dikelola dengan mitra berjumlah kecil yang disetujui oleh presiden Assad. Persetujuan Assad diperlukan untuk memastikan uang digunakan secara tepat.

"Terpenting adalah meraih sebanyak mungkin rakyat sipil yang rentan. Pilihan kami di Suriah terbatas dalam konteks ketidakamanan yang tinggi, yang artinya menemukan perusahaan dan mitra yang menjalankan di wilayah terkepung dan sulit dijangkau sungguh menantang," kata juru bicara PBB.

Bantuan dana untuk pemulihan itu, menurut PBB, telah menyelamatkan jutaan manusia dan PBB harus bekerja dengan pemerintahan yang berkuasa jika ingin beroperasi di Suriah.

"Beroperasi di Suriah, dengan konflik yang sekarang memasuki tahun ke enam, membuat pasukan kemanusiaan kesulitan memilih," kata juru bicara PBB menanggapi biaya hotel tempat staf PBB menginap di Suriah.

Menurut PBB, badan dunia ini tidak terikat dengan sanksi yang dikeluarkan AS dan Uni Eropa. PBB hanya terikat pada sanksi yang dikeluarkannya.
GUARDIAN | MARIA RITA

Berita terkait

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

34 hari lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah

Baca Selengkapnya

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

49 hari lalu

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.

Baca Selengkapnya

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.

Baca Selengkapnya

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Baca Selengkapnya

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.

Baca Selengkapnya

Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB

Baca Selengkapnya

Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.

Baca Selengkapnya

UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

29 April 2022

UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

Pada tahun ini Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menembus posisi 10 besar dunia untuk SDG 1, yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan.

Baca Selengkapnya

Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

2 Maret 2022

Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

Muhammad Andrianudin, siswa kelas 12 Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram menjadi wakil Indonesia di simulasi sidang PBB atau MUN.

Baca Selengkapnya