PM Thailand, Prayuth Chan-ocha. Ed Wray/Getty Images
TEMPO.CO, Bangkok - Komisi pemilihan Thailand mengumumkan hasil resmi referendum rancangan konstitusi yang dibuat junta militer. Sebanyak 61,35 persen suara memberikan dukungan kepada junta dan sisanya, 38,65 persen, menolaknya.
Seperti yang dilansir Reuters pada 10 Agustus 2016, menurut komisi pemilihan, hanya 59 persen warga Thailand yang mempunyai hak pilih yang ikut dalam referendum pada Minggu,7 Agustus 2016.
Dengan hasil resmi itu, junta, yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, telah berhasil mendapatkan dukungan mayoritas sejak melakukan kudeta militer pada 2014.
Menurut junta, konstitusi yang dirancang sebuah komite yang dibentuk junta dibuat untuk mengatasi perpecahan politik yang terjadi lebih dari satu dekade di Thailand serta menghasilkan pemerintah baru yang bersih.
Sebaliknya, mayoritas partai politik dalam kritiknya mengatakan tujuan konstitusi adalah mempertahankan militer berperan dalam politik ke depan.
Berdasarkan konstitusi baru yang akan diberlakukan pada November tersebut, Senat, yang ditunjuk junta militer, akan berisi para komandan militer. Mereka berfungsi mengawasi anggota parlemen yang dipilih dalam pemilu 2017.
Anggota oposisi anti-junta mengatakan mereka menerima hasil referendum itu dan akan menunggu hingga pemilu mendatang untuk mengambil alih kekuasaan, sehingga bisa mengamendemen konstitusi produk junta.
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya Prayuth Chan-ocha, arsitek kudeta 2014 terhadap pemerintahan terakhir Partai Pheu Thai.
Massa di Bangkok Dukung Pita Limjaroenrat Jelang Pemungutan Suara PM Thailand
10 Juli 2023
Massa di Bangkok Dukung Pita Limjaroenrat Jelang Pemungutan Suara PM Thailand
Ratusan pendukung kandidat kuat perdana menteri Thailand Pita Limjaroenrat berunjuk rasa di ibu kota Bangkok menjelang pemungutan suara parlemen untuk kepala pemerintahan baru negara itu.
Thailand Klarifikasi Pertemuan dengan Junta Myanmar: ASEAN Harusnya Terima Kasih
20 Juni 2023
Thailand Klarifikasi Pertemuan dengan Junta Myanmar: ASEAN Harusnya Terima Kasih
Thailand meyakini dialog dengan Junta Myanmar diperlukan untuk melindungi perbatasannya dengan negara yang dilanda perselisihan, bahkan ketika tetangga utama Asia Tenggara atau ASEAN menjauh.
