TEMPO.CO, Vientiane - Indonesia mendorong penguatan terms of reference (kerangka acuan) komisi hak asasi manusia ASEAN yang dikenal sebagai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Indonesia menyampaikan bahwa sebagai organisasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, ASEAN harus meletakkan isu perlindungan dan hak asasi sebagai masalah penting.
“Sebagai sebuah organisasi rule base, people oriented, people center, sudah sewajarnya ASEAN meletakkan isu perlindungan dan hak asasi manusia sebagai core business ASEAN,” kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi kepada wartawan usai pertemuan dengan para wakil AICHR di Vientiane, Laos, Sabtu 23 Juli 2016.
“Perlu ada upaya konsisten untuk mengarusutamakan hak asasi manusia dalam setiap kegiatan ASEAN,” kata Retno.
Pertemuan para wakil AICHR dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN digelar di National Convention Center, Vientiane. Menteri Luar Negeri Laos, Saluemxay Kommasith, Ketua ASEAN 2016 memimpin pertemuan
Mereka mendengarkan laporan Ketua AICHR, Phoukhong Sisoulath, soal perkembangan implementasi program-program AICHR, termasuk HAM terkait lingkungan dan perubahan iklim, hak orang cacat, perdagangan/penyelundupan manusia, dan pertukaran antara organ-organ ASEAN dan badan sektoral, mitra dialog dan pihak lainnya.
Menurut Retno, Indonesia yang selalu berada di lini paling depan, tidak saja dalam promosi tapi juga perlindungan HAM siap berbagi informasi dan pengalaman.
Menanggapi laporan AICHR, Indonesia menekankan bahwa ASEAN harus memberikan perhatian yang lebih bagi para korban trafiking dan buruh migran. “Beberapa negara mendukung upaya Indonesia untuk memberikan perhatian HAM bagi para buruh migran,” kata Retno.
Retno menegaskan bahwa Indonesia mendorong revisi TOR agar sesuai perkembangan termasuk visi komunitas ASEAN 2025. Sebagaimana diketahui, AICHR merupakan hasil kompromi dari perundingan yang alot untuk membentuk sebuah lembaga HAM sebagaimana yang diamanatkan Piagam ASEAN.
Fungsi dan mandate AICHR diatur dalam TOR yang disepakati para menlu ASEAN pada Juli 1999. Kerangka acuan tersebut, sesuai TOR, harus dikaji setiap lima tahun sekali.
“Dalam setiap pengambilan keputusan, kita harus mulai membiasakan pertimbangan dalam konteks promosi dan perlindungan terhadap ham, sehingga wajah ASEAN yang people centered, people oriented betul-betul tercipta,” kata Retno.
Sepuluh anggota ASEAN antara lain, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei, dan Myanmar.
NATALIA SANTI
Berita terkait
Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN
2 hari lalu
Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.
Baca SelengkapnyaRetno Marsudi Hadiri ASEAN Future Forum di Vietnam
3 hari lalu
Retno Marsudi di antaranya menghadiri ASEAN Future Forum di Vietnam sebagai platform tukar pandangan dan ide mengenai masa depan ASEAN
Baca SelengkapnyaPupuk Indonesia Perluas Jaringan ke ASEAN
3 hari lalu
PT Pupuk Indonesia memperluas jaringan ke tingkat ASEAN.
Baca SelengkapnyaKoalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran
8 hari lalu
TEMPO, Jakarta- Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat demi mengatasi pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut.
Baca SelengkapnyaASEAN dan Australia Memperingati 50 Tahun Kemitraan
11 hari lalu
ASEAN dan Australia memperingati 50 tahun pertemuan pertama antara Sekretaris Jenderal ASEAN dan para pejabat Australia pada 16 April
Baca SelengkapnyaIPB Universitas Terbaik Ke-3 di ASEAN Versi AppliedHe, Kalahkan 77 Pesaing Termasuk UI dan ITB
18 hari lalu
AppliedHe menempatkan IPB sebagai universitas terbaik ke-3 se-Asia Tenggara. Mengalahkan UI dan ITB di level lokal.
Baca SelengkapnyaMantan Menlu Australia Julie Bishop Ditunjuk Sebagai Utusan Khusus PBB untuk Myanmar
20 hari lalu
Mantan menlu Australia Julie Bishop ditunjuk sebagai utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar.
Baca SelengkapnyaProfil Negeri Laos yang Memegang Estafet Keketuaan ASEAN 2024
21 hari lalu
Ditujukan untuk memberikan bantuan teknis kepada para official Kementerian Keuangan Laos dalam mempersiapkan agenda gelaran pertemuan ASEAN 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar
22 hari lalu
Meluasnya konflik bersenjata di seluruh Myanmar membuat masyarakat kehilangan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan penting
Baca SelengkapnyaEstafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
23 hari lalu
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca Selengkapnya