Sistem pertahanan udara jarak menengah Tiongkok, HQ-9. Dunia dihebohkan dengan tindakan Tiongkok yang menempatkan HQ-9 di Pulau Woody, salah satu pulau di Kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Kepulau Spratly menjadi sengketa antara Tiongkok, Filipina, Brunai, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Tindakan Tiongkok ini membuat kawasan Laut Cina Selatan semakin memanas. defence.pk
TEMPO.CO, Beijing - Pemerintah Cina mengatakan sedang berencana menutup beberapa bagian dari Laut Cina Selatan untuk latihan militer pekan ini. Pengumuman tersebut disampaikan menyusul putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA), yang berbasis di Den Haag, Belanda, bahwa klaim Beijing atas perairan tersebut tidak berdasar.
Administrasi maritim Provinsi Hainan mengatakan, pada Senin, 18 Juli 2016, bahwa pulau di daerah tenggara akan ditutup hingga Kamis mendatang, tapi mereka tidak memberi rincian tentang sifat latihan. Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan Cina juga tidak memberi komentar terkait dengan penutupan tersebut.
Sebelumnya, pada Jumat, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dilaporkan melakukan simulasi pertempuran nyata. Latihan militer di daratan Cina tersebut dikatakan akan berlangsung hingga September mendatang guna meningkatkan kemampuan militer.
Pengumuman itu datang di tengah-tengah kunjungan tiga hari petinggi Angkatan Laut Amerika Serikat ke Cina untuk membahas sengketa Laut Cina Selatan dan cara-cara untuk meningkatkan interaksi di antara militer kedua negara.
Ketegangan ihwal Laut Cina Selatan meningkat ketika Cina menolak putusan PCA dalam gugatan Filipina dan menolak mengambil bagian dalam arbitrase. Pengadilan memutuskan Cina tidak memiliki bukti legal atas klaim terhadap nyaris seluruh Laut Cina Selatan. Pengadilan juga menyebutkan Cina melanggar hukum maritim internasional dengan membangun pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang dan minyak eksplorasi.
Cina telah berulang kali menyalahkan Amerika Serikat karena memicu masalah di Laut Cina Selatan, jalur perairan yang strategis di mana nilai perdagangan sebesar lebih dari US$ 5 triliun bergerak setiap tahun.
Selain Cina, negara-negara seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim atas wilayah perairan yang juga kaya akan sumber daya alamnya itu.
