Pulau buatan yang dibangun Tiongkok di Laut Cina Selatan. businessweek.com
TEMPO.CO, Beijing - Menjelang pembacaan putusan oleh pengadilan arbitrase internasional atas sengketa dengan Filipina atas Laut Cina Selatan, militer Cina menggelar latihan tempur di perairan yang dinilai strategis tersebut.
"Angkatan laut melakukan latihan tempur dengan antara Paracels dan Pulau Hainan di selatan China, Jumat kemarin," tulis PLA Daily, surat kabar resmi militer dalam situsnya, seperti dilansir Channel News Asia, Sabtu 9 Juli 2016.
CCTV, China Central Television, menyiarkan gambar latihan militer tersebut. Dari pesawat tempur dan kapal yang menembakkan rudal, helikopter yang lepas landas, dan kapal selam yang berada permukaan laut. "Latihan difokuskan pada operasi pengendalian udara, pertempuran laut dan peperangan anti-kapal selam", kata PLA harian, yang artikel yang diumumkan di situs Kementerian Pertahanan Cina.
Diduga, manuver ini dilakukan sebagai respons terhadap Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda yang rencananya akan membacakankeputusan atas sengketa wilayah antara Filipina dan Cina pada Selasa, 12 Juli 2016. Namun, militer Cina membantah tudingan tersebut. Menurut mereka, latihan militer tersebut adalah latihan rutin. Tidak terkait dengan putusan pengadilan.
Cina menegaskan kedaulatan atas hampir semua perairan Laut Cina Selatan. Untuk mendapatkan klaim terhadap wilayah itu, Cina mengubah perairan menjadi pulau buatan untuk menampung pesawat militer.
Filipina mengajukan gugatan terhadap Cina pada 2013 untuk menantang klaim Cina atas perairan tersebut. Manila mengatakan klaim itu melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang juga ditandatangani kedua negara.
Sementara itu, Beijing mengatakan pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Pihak Beijing mengatakan akan mengabaikan putusan itu. Namun, pada Jumat kemarin, otoritas Filipina mengatakan pada Jumat itu bersedia untuk berbagi sumber daya alam dengan Cina di wilayah perairan tersebut.
Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay menyatakan kepada AFP, pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte berharap untuk segera memulai pembicaraan langsung dengan Cina. Ia mengatakan negosiasi berupa eksploitasi bersama cadangan gas alam dan lahan perikanan yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif Filipina.
