TEMPO.CO, Bangkok - Pemerintah militer Thailand membangun pusat-pusat keamanan di seluruh negeri menjelang referendum konstitusi yang akan digelar Agustus mendatang. Juru bicara Perdana Menteri Thailand, Sansern Kaewkamnerd, mengatakan pusat keamanan itu telah dibangun di tiap provinsi di Thailand yang berjumlah 76 provinsi.

Sansern menyebutkan pusat keamanan itu dibangun untuk memastikan tidak ada kecurangan, tidak ada lobi, dan tidak ada upaya untuk mempersuasi pilihan orang lain. “Kita perlu menjaga perdamaian selama referendum sehingga orang dapat menentukan bagaimana negara kita akan maju,” kata Sansern kepada Reuters, Senin, 4 Juli 2016.

Bulan lalu, pemimpin junta, Prayuth Chan-ocha, dan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, menemui PBB setelah meningkatnya ketegangan politik di Thailand. Sehari sebelumnya, polisi Thailand menutup pusat pemantauan pemilu yang dibangun oleh kelompok kaus merah, yang merupakan gerakan anti-pemerintah.

Menanggapi pembangunan pusat keamanan, Thanawut Wichaidit, juru bicara kelompok kaus merah, mengatakan pemerintah Thailand telah menerapkan standar ganda. “Kami tidak dapat mendirikan pusat pemantauan kami, jadi mengapa pemerintah militer diizinkan untuk mendirikan pusat-pusat keamanan mereka?” ujar Thanawut.

Pada 7 Agustus 2016, warga Thailand akan mengikuti referendum yang akan menentukan konstitusi yang bakal dipakai di negara mereka.

ARDITO RAMADHAN