Sejumlah anggota Partai Buruh Korea bertepuk tangan usai Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyampaikan pidatonya dalam kongres di Pyongyang, 9 Mei 2016. REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan khusus, Rabu, 22 Juni 2016, membahas peluncuran peluru kendali balistik atau misil balistik terbaru milik Korea Utara. Peluncuran misil tersebut dianggap sebagai bentuk kekejaman yang tidak bisa diterima.
“Kami ingin reaksi pasti Dewan Keamanan secepatnya terkait hal ini,” kata perwakilan Prancis, Francois Delattre, seperti dilansir The Guardian, Rabu, 22 Juni 2016.
Peluru kendali berjangkauan medium itu kabarnya mampu menjangkau wilayah basis Amerika Serikat. Korea Utara meluncurkan dua misil pada Rabu pagi dengan jarak 250 mil atau 400 kilometer. Ini merupakan jangkauan terjauh dari misil Musudan, yaitu hampir lebih dari setengah perjalanan arah barat daya menuju pesisir Jepang.
Peluncuran ini juga menimbulkan kekhawatiran dan ancaman terhadap militer Jepang. “Ancaman kepada Jepang cukup intensif,” kata Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatami. Peluncuran misil tersebut juga dianggap sebagai bentuk aksi pemberontakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang pengembangan teknologi misil.
