Seorang militan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), melakukan pengecekan pada senjata rekannya saat berjaga di barikade Sirnak, Turki, 23 Desember 2015. Pasukan keamanan telah menewaskan 183 pemberontak Kurdi dalam seminggu di tenggara Turki. AP/Cagdas Erdogan
TEMPO.CO, Damaskus - Menteri Luar Negeri Suriah mengutuk Turki atas serangannya terhadap pejuang Kurdi di sebelah utara perbatasan. Suriah juga mengirimkan surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa agar mengutuk serangan tersebut.
"Artileri Turki menembakkan senjata berat ke wilayah Suriah guna memberikan dukungan terhadap oganisasi teroris bersenjata," kata Menteri Luar Negeri kepada Dewan Keamanan PBB dan Ketua Dewan, Ahad, 14 Februari 2016.
Dalam dua hari terkakhir ini, pasukan Turki menembaki kaum Kurdi yang berada di Provinsi Aleppo, sebelah utara Suriah. Gempuran artileri berat itu dimaksudkan untuk mengusir Uni Perlindungan Rakyat Kurdi-Suruah (YPG), sayap kelompok bersenjata Partai Persatuan Demokratik Suriah (PYD), dari wilayah yang mereka kuasai.
"Pemerintah Suriah mengutuk keras serangan berulang kali Turki terhadap rakyat Suriah, sekaligus agresi ke wilayah Suriah dan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah, Piagam PBB, hukum internasional dan resolusi kontra-terorisme Dewan Keamanan," bunyi surat Suriah kepada Dewan Keamanan.
Serangan senjata berat itu datang setelah Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu, Sabtu, 13 Februari 2016, memperingatakan bahwa Ankara akan mengambil aksi militer terhadap kelompok pejuang PYD jika mereka tidak segera menarik diri dari wilayah yang mereka kuasai beberapa hari lalu dari Turki.
YPG saat ini menguasai hampir seluruh wilayah perbatasan Suriah-Turki. Bahkan dalam beberapa hari ini mereka bersamap sekutunya meningkatkan serangan bersamaan dengan gempuran udara Rusia terhadap Aleppo.
Turki menaruh perhatian terhadap keberadaan PYD dan milisi YPG yang meenjadi jelmaan PKK, sebuah kelompok bersenjata yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Turki. PKK dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, sementara PYD tidak.
