Pemerintah Korea Utara dibawa kepemimpinan Kim Jong Un, kembali mengeksekusi pejabat tingginya yaitu panglima militer Ri Yong Gil pada awal bulan ini. REUTERS
TEMPO.CO, Washington - Senat Amerika Serikat menyetujui secara bulat penerapan sanksi baru kepada Korea Utara pada Rabu, 10 Februari 2016. Pembahasan perlunya sanksi baru oleh Senat AS setelah Korea Utara melakukan uji coba bom nuklir dan rudal balistik termasuk serangan terhadap cyber security dan pelanggaran hak asasi manusia.
Legislasi ini juga untuk merespons kebijakan Presiden Barack Obama yang dianggap gagal menghentikan Korea Utara dari perilakunya yang melanggar hukum, sehingga memunculkan rasa frustrasi parlemen Amerika. Undang-Undang tentang Sanksi terhadap Korea Utara dan Peningkatan Kebijakan kemudian disetujui secara bulat oleh 96 anggota Senat Amerika.
Seperti dilansir dari CNN, Kamis, 11 Februari 2016, para senator membandingkan sanksi baru kepada Korea Utara itu dengan sanksi yang diberlakukan kepada Iran, yang membawa negara di Timur Tengah tersebut bersedia maju ke meja perundingan untuk membahas program senjata nuklirnya.
"Well, untuk empat kali uji coba nuklir, tiga Kims (penguasa Korea Utara), dua pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB, dan satu upaya Korea Utara untuk membawa teknologi nuklir ke Suriah nantinya. Ini waktu yang jelas bagi Amerika Serikat untuk mulai menghadapi Korea Utara secara serius," kata Senator Bob Menendes dari New Jersey, salah satu konseptor rancangan undang-undang tentang sanksi baru untuk Korea Utara.
Sanksi baru ini, seperti dilansir dari Yonhap, akan menjadi sanksi terberat dibandingkan sejumlah sanksi yang pernah diberlakukan oleh Kongres terhadap Korea Utara.
"Target legislasi ini adalah mengisolasi Kim Jong-un dan semua pejabat tertingginya untuk mengakses aset yang mereka kelola di bank-bank asing, dan dari dana yang digunakan untuk membuat program senjata ini terus berlanjut, angkatan bersenjata mereka, gaya hidup mereka yang mewah," ujar Senator Ed Royce.
Sanksi ini juga menjerat siapa saja yang memberikan bantuan, baik dalam bentuk impor maupun ekspor material, untuk program pemusnahan massal dengan pengembangan senjata nuklir dan rudal serta senjata lainnya. Termasuk pihak-pihak yang terkait dengan pencucian uang, perdagangan narkoba, dan sejenisnya.
Produk legislasi yang disetujui Senat secara bulat ini segera dibawa ke parlemen untuk mendapat persetujuan sebelum diserahkan kepada Presiden.
Selain Amerika, pemberlakuan sanksi baru juga segera diterapkan oleh Jepang.
