PBB: Penjara Guantanamo Harus Ditutup Secepatnya

Reporter

Editor

Selasa, 14 Februari 2006 11:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Prajurit Amerika Serikat terbukti melakukan penyiksaan terhadap para tahanan di penjara Guantanamo, Kuba. Pernyataan ini diperoleh dari sebuah sumber di badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyebutkan bahwa PBB telah menyusun laporan resmi penyelidikan Guantanamo. Dokumen PBB tersebut, yang sempat dibaca wartawan Los Angeles Times, menyebutkan bahwa para investigator akan menyarankan agar penjara itu ditutup selamanya dalam tempo secepatnya. Mereka juga akan mempertanyakan status hukum dan klasifikasi tahanan yang masuk ke Gitmo (sebutan populer Guantanamo). Koran Los Angeles Times telah menerbitkan draf laporan PBB itu pada Senin (13/2) kemarin. Dalam edisi tersebut, LA Times mewawancarai seorang anggota tim penyidik, Manfred Novak. "Kami sangat berhati-hati mempertimbangkan semua argumen yang dipaparkan pemerintah Amerika. Tak mudah membuat kesimpulan. Tapi kami telah menyimpulkan bahwa situasi di sejumlah area telah melanggar hukum internasional dan konvensi HAM tentang penyiksaan," kata Novak kepada LA Times. Namun, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Sean McCormack menolak kebenaran laporan tersebut dan menyebutnya sebagai "isu" belaka. "Karena mereka tak mau memenuhi undangan pemerintah Amerika untuk bertandang ke penjara, jangan lantas membuat kesimpulan yang berisi isu belaka dan tidak berdasar fakta," kata McCormack. Penjara Gitmo didirikan pada 2002, yang dimaksudkan sebagai "markas" para tersangka terorisme, yang kebanyakan ditangkap di Afghanistan. Hingga kini terdapat sekitar 500 tahanan, termasuk mereka yang dituduh terlibat Al Qaidah dan tahanan dari perang Irak 2003 silam. Investigasi atas penjara Gitmo ini merupakan tugas yang diberikan Komisi HAM PBB. Reuters/BBC/AP/LA Times

Berita terkait

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

34 hari lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah

Baca Selengkapnya

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

50 hari lalu

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.

Baca Selengkapnya

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.

Baca Selengkapnya

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Baca Selengkapnya

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: NATO Soal Grup Wagner hingga AS Didesak Minta Maaf

28 Juni 2023

Top 3 Dunia: NATO Soal Grup Wagner hingga AS Didesak Minta Maaf

Top 3 dunia adalah NATO angkat suara soal kudeta Grup Wagner di Rusia, Pakistan protes pernyataan BIden-Modi hingga AS didesak minta maaf.

Baca Selengkapnya

Pakar PBB Desak AS Minta Maaf kepada Tahanan Guantanamo

27 Juni 2023

Pakar PBB Desak AS Minta Maaf kepada Tahanan Guantanamo

Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai perlakuan pemerintah AS terhadap narapidana Teluk Guantanamo kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Baca Selengkapnya

Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB

Baca Selengkapnya

Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.

Baca Selengkapnya