TEMPO.CO, Washington DC - Presiden Amerika Serikat Barack Obama bertemu Jaksa Agung Loretta Lynch pada Senin, 4 Januari 2016 untuk membahas proposal terbarunya guna mengurangi kekerasan terkait dengan senjata api. Proposal itu akan disahkan tanpa melibatkan Kongres yang dikendalikan Partai Republik.
Meskipun Kongres tidak mendukung perubahan hukum tersebut, Obama akan menyajikan langkah pengawasan atas senjata kepada rakyat Amerika secara sepihak.
Juru bicara Gedung Putih, Eric Schultz, mengatakan Presiden diharapkan menyampaikan seperangkat rekomendasi tentang tindakan sepihak pada awal tahun ini.
"Obama mengungkapkan urgensi untuk dapat mengambil sendiri langkah awal setelah tingginya jumlah insiden kekerasan senjata pada akhir tahun ini," kata Schultz, seperti yang dilansir CNN pada 3 Januari 2016.
Lebih awal, dalam pidato mingguannya yang pertama pada Jumat, 1 Januari 2016, Obama menyampaikan awal tahun ini akan segera diumumkan mengenai pengetatan aturan penggunaan senjata api di AS.
"Lobi keras penggunaan senjata api yang lebih terorganisasi akan terus digalakkan," kata Obama. Selanjutnya, Obama menjelaskan, warga AS tidak bisa menghentikan setiap tindakan kekerasan. Namun, menurut Obama, warga AS perlu melindungi anak-anak dari kekerasan senjata.
"Bagaimana kalau kita mencoba mencegahnya dan mengharapkan Kongres segera melakukan sesuatu untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan senjata."
Sejauh ini Gedung Putih belum menyatakan rencananya secara khusus. Namun kebijakan baru ini diharapkan mencakup langkah yang akan membutuhkan lebih banyak penjual senjata untuk menjadi distributor berlisensi dan memeriksa latar belakang pembeli.
Obama meluncurkan kampanye memperketat undang-undang senjata api setelah kejadian pembantaian di sebuah sekolah di Newtown, Connecticut, pada 2012. Namun seruan itu terhenti di Kongres.
