TEMPO.CO, Jakarta - Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) atau Komite Palestina PBB akan menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang permasalahan Yerusalem, di Jakarta, pada tanggal 14-15 Desember 2015.

"Jadi bukan kami yang adakan, kami hanya jadi tuan rumah," kata Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib saat ditemui di kantor United Nations Information Centre, Thamrin, Jakarta, pada Selasa 8 Desember 2015.

Konferensi internasional ini akan diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, dan semua pembiayaan akan ditanggung oleh PBB. PBB juga bekerjasama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam perhelatan ini.

Pembukaan konferensi akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang juga akan membuka acara. Perwakilan dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon, Ketua CEIRPP Fode Seck, Sekretaris Jenderal OKI Iyaf Ameen Madani, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki, serta Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Said Ibnu Ali juga akan hadir.

Dalam konferensi yang bertemakan Addressing The Present and Shaping of Jerusalem ini, negara-negara peserta akan mendiskusikan situasi Yerusalem terkini, cara meningkatkan upaya internasional untuk menghentikan tindakan sepihak Israel, dan apa jalan keluar untuk memajukan pembangunan Yerusalem dan penduduknya.

Menurut Hasan, tidak ada isu internasional lain yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia, selain perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. "Indonesia terus mendukung langkah-langkah untuk masyarakat Palestina, buktinya sampai sekarang kita belum buka hubungan diplomatik dengan Israel," katanya.

Pertemuan ini sendiri nantinya akan dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota komite tersebut, dan perwakilan LSM dan masyarakat sipil yang diundang oleh Sekretariat PBB.

Di akhir konferensi, pada 16 Desember 2015, Komite Palestina PBB juga akan mengadakan Forum Masyarakat Sipil PBB bertemakan Civil Society Action in Support of Justice in Palestine and Ending Occupation.

Forum ini akan menyediakan sarana bagi masyarakat sipil untuk merencanakan aksi lebih lanjut dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina. "Palestina yang merdeka, demokratis dan berdaulat yang kami inginkan," kata Hasan Kleib.

DIKO OKTARA