TEMPO.CO, New York - Bendera Palestina untuk pertama kalinya resmi berkibar di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Rabu tengah hari waktu setempat atau Kamis pukul 00.00 WIB, 1 Oktober 2015.
Pengibaran bendera ini hanya beberapa saat dilakukan setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato pada Majelis Umum PBB sementara dia mengakhiri solusi dua negara yang sudah berumur 20 tahun dengan Israel.
Menulis pada editorial Huffington Post, Abbas menyebut keputusan PBB mengibarkan bendera Palestina yang berstatus negara pengamat non-anggota dan Tahta Suci Vatican telah membuat bangga rakyat Palestina.
Sekjen PBB Ban Ki-moon yang berdiri berdampingan dengan Abbas, menyaksikan seremoni pengibaran bendera Palestina di Rose Garden di dekat sungai East River.
"Hari ini rakyat Palestina bangga di seluruh dunia. Ini hari pengharapan. Ini simbol pengingat yang penting," kata Ban-Ki moon, seperti dikutip dari Guardian, Selasa, 30 September 2015.
Ban Ki-moon mengatakan pengibaran bendera Palestina di PPB secara resmi sebagai harapan bagi masyarakat internasional bahwa status Palestina sebagai negara tercapai.
Di luar Rose Garden, seorang warga Palestina kelahiran Jerusalem yang besar di Ramallah, Ghadeer Tarazi menyaksikan pengibaran bendera Palestina. Ghadeer bertepuk tangan. "Saya sangat bahagia. Ini hari luar biasa bagi rakyat Palestina dan Palestina sendiri. Ini pengakuan atas hak rakyat Palestina mendirikan satu negara. Ini pengakuan yang diterima oleh seluruh dunia. Hanya saya berharap ini tidak sekadar simbolik. Saya berharap hal ini mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina," kata Ghadeer.
Duta Besar Israel untuk PBB, Ron Prosor, menyebarkan surat keberatan kepada Sekjen PBB berisi penyataan, "Sekali lagi Palestina memilih mencetak titik mudah dan tak berarti apa-apa di PBB, hanya karena mereka bisa.
Dia juga menyebut resolusi PBB yang mendukung pengibaran bendera Palestina itu sebagai sinisme politik dari Otoritas Palestina.
Sebaliknya, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan adalah terserah kepada Majelis Umum PBB untuk mengibarkan bendera Palestina, tak peduli Israel menentangnya.
Pada 10 September lalu Majelis Umum PBB mendukung resolusi pengibaran bendera Palestina setelah 119 negara anggota PBB mendukungnya, 45 abstein, dan delapan menentang, termasuk Australia, Israel, dan Amerika Serikat.
Majelis Umum PBB telah mengadopsi pengakuan de facto atas Palestina pada 2012, tapi Palestina gagal mendapatkan pengakuan penuh sebagai anggota penuh PBB karena diveto AS dan Israel, demikian laman teleSUR.
ANTARA | GUARDIAN | MARIA RITA
Berita terkait
Komitmen Kuat KKP Melindungi Hak Masyarakat Hukum Adat
46 hari lalu
Masyarakat adat adalah garda depan pelestarian sumber daya alam karena mereka memiliki kedekatan spiritual dan budaya pada alam tempat tinggalnya. Hampir seluruh keanekaragaman hayati kita yang masih tersisa berada di tempat-tempat yang dijaga langsung oleh masyarakat adat.
Baca SelengkapnyaPengungsi Masih Jadi Problema: Begini Tanggal 20 Juni Dipilih Sebagai Hari Pengungsi Sedunia
21 Juni 2024
Penetapan tanggal ini memiliki sejarah dan tujuan yang penting dalam mendukung dan melindungi hak-hak para pengungsi di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB
30 Maret 2024
Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah
Baca SelengkapnyaCawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia
15 Maret 2024
TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.
Baca SelengkapnyaLaporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan
13 Februari 2024
Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.
Baca SelengkapnyaNegara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini
9 Februari 2024
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?
21 September 2023
Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Baca SelengkapnyaDi PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh
20 September 2023
Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.
Baca SelengkapnyaDua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB
26 April 2023
Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB
Baca SelengkapnyaTaliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB
5 April 2023
Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.
Baca Selengkapnya