Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (kanan) tersenyum dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Taro Aso selama sesi pleno untuk mengecam gerak kabinetnya di Tokyo, Jepang, 18 September 2015. REUTERS
TEMPO.CO , Tokyo - Sebuah jajak pendapat menunjukkan dukungan publik untuk Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe turun. Ini terjadi setelah munculnya kebijakan keamanan nasional kontroversial, yang mengizinkan tentara Jepang bertempur di luar negeri untuk pertama kalinya sejak akhir Perang Dunia II. Jajak pendapat ini diterbitkan pada Senin, 21 September 2015.
Menurut sebuah jajak pendapat oleh harian bisnis Nikkei, yang dilaporkan Reuters, dukungan untuk kabinet Abe turun 6 persen sejak bulan lalu menjadi 40 persen, dengan tingkat ketidaksetujuannya naik 7 poin menjadi 47 persen.
"Undang-undang, yang sebelumnya telah memicu protes besar-besaran dari warga biasa dan lainnya yang mengatakan itu melanggar konstitusi pasifis Jepang dan bisa melibatkan Jepang dalam konflik yang dipimpin AS, disahkan menjadi undang-undang pada Sabtu," demikian dilaporkan Reuters.
Jajak pendapat Nikkei, sebagaimana dikutip dari Reuters, menunjukan ketidaksetujuan atas undang-undang tersebut berada di angka 54 persen, yang sebagian besar karena kurangnya penjelasan oleh pemerintah. Adapun hanya 31 persen warga yang mendukung perubahan.
Survei di harian Asahi,Mainichi, dan Yomiuri juga menunjukkan penurunan serupa dari dukungan terhadap kabinet Abe dan meningkatnya sikap oposisi atas undang-undang.
Namun Nikkei mengatakan tidak populernya aturan baru tersebut belum memberi keuntungan signifikan bagi Partai Demokrat, partai oposisi utama Jepang. Dukungan untuk Partai Demokrat hanya naik 3 poin dari bulan lalu, sebesar 12 persen.
Abe mengatakan kesepakatan itu adalah pergeseran--perubahan terbesar dalam kebijakan pertahanan Jepang sejak penciptaan militer pasca-perang pada 1954--yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan keamanan baru, seperti yang dipertontonkan Cina.
