Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, 4 September 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Kairo - Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melantik pemerintahan baru, terdiri atas 16 menteri baru, pada Sabtu 19 September 2015. Pelantikan tersebut dilangsungkan seminggu setelah pemerintahan sebelumnya mengundurkan diri karena dirundung skandal korupsi.
Seperti yang dilansir Reuters pada 19 September 2015, Sharif Ismail, yang menjabat sebagai menteri perminyakan dalam kabinet lalu, dilantik sebagai perdana menteri dalam sebuah upacara yang disiarkan langsung di televisi pemerintah.
Ismail dipandang sebagai teknokrat veteran dengan pengalaman di perusahaan minyak milik negara sebelum ia bergabung di kabinet pada 2013.
Sementara itu beberapa menteri seperti, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan tetap dipertahankan dalam kabinet baru.
Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa perombakan kabinet tersebut dimaksudkan untuk "memompa darah baru" ke dalam pemerintahan kali ini adalah yang terbesar sejak el-Sisi memenangkan pemilu tahun lalu.
Pemerintahan mantan Perdana Menteri Ibrahim Mahlab mengundurkan diri pada tanggal 12 September, sehari setelah penangkapan Menteri Pertanian Salah Helal sebagai bagian dari penyelidikan kasus korupsi.
Pengunduran diri itu juga dipengaruhi kritik yang mengecam lambatnya pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Mahlab.
Mahlab, yang sebelumnya memimpin perusahaan kontraktor konstruksi Arab, telah ditunjuk oleh presiden sementara Adly Mansour pada Maret 2014, kurang dari setahun setelah pasukan yang dipimpin El-Sisi menggulingkan Presiden Mohamed Morsi.
Pengunduran diri Mahlab diumumkan saat Mesir bersiap mengadakan pemilihan legislatif yang telah lama tertunda dalam dua tahap antara 17 Oktober dan 2 Desember.
Pemilihan awalnya telah dijadwalkan awal 2015 lalu namun dibatalkan oleh pengadilan dengan alasan teknis.
Presiden El-Sisi selama ini telah mengambil keputusan-keputusan penting tanpa adanya parlemen, termasuk pemotongan subsidi pemerintah untuk menghindari kerusuhan.
Parlemen baru diharapkan akan mulai bekerja pada akhir tahun ini. Salah satu tugas utamanya adalah meninjau kembali undang-undang.
