Ribuan orang pro-Rusia menykasikan siara langsung saat Presiden Rusia Vladimir Putin bebicara mengenai Crimea di Sevastopol, Crimea (18/3). Crimea bergabung dengan Rusia sejalan dengan "norma-norma demokrasi dan hukum internasional". AP/Vadim Ghirda
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Rusia menuduh pemerintah Inggris 'memaksa keluar' diplomatnya dari negara itu dan juga menyebut beberapa politikus di London telah mengambil keputusan strategis untuk memperburuk hubungan dengan Moskow.
Dalam serangkaian pernyataan dan wawancara pekan ini, kedutaan Rusia di London dan duta besarnya, Alexander Yakovenko, menuduh pemerintah Inggris berusaha untuk "menurunkan" pekerjaan mereka dengan "memaksa keluar" empat diplomat Rusia.
Kedutaan Rusia juga telah menyuarakan keprihatinan tentang apa yang dikatakannya sebagai "tekanan politik atau psikologis" terhadap warga Rusia yang mengunjungi Inggris oleh pejabat di perbatasan.
"Diplomat senior kami meninggalkan Inggris bulan lalu karena visanya tidak diperpanjang, diplomat lain dibiarkan tanpa pengganti bulan ini, (dan) dua anggota staf harus meninggalkan negara itu untuk alasan yang sama," kata juru bicara kedutaan Rusia dalam sebuah pernyataan.
"Upaya jelas semacam ini oleh Inggris yang sesukanya menghancurkan tatanan internasional... menjadi saksi permainan judi berbahaya oleh Inggris sehubungan dengan misi diplomatik dan konsuler Rusia."
Pertikaian diplomatik ini meletus pada saat hubungan Inggris dan Rusia masih tegang terkait dengan krisis Ukraina, adanya penerbangan militer Rusia di dekat wilayah udara Inggris, dan penyelidikan Inggris atas peracunan mantan agen KGB Alexander Litvinenko di London tahun 2006.
Alexander Yakovenko mengatakan kepada surat kabar Rusia, Kommersant, Rabu, 5 Agustus 2015, ia menilai pemerintah Inggris telah mengambil keputusan sadar untuk memperburuk hubungan. "Sebuah bagian tertentu dari elite Inggris telah membuat pilihan strategis yang mendukung memburuknya hubungan dengan Rusia," katanya.
"Sulit untuk mencapai kesimpulan yang berbeda ketika Anda mendengar bahwa kepemimpinan politik dari Inggris menganggap negara Anda sebagai ancaman utama atau setara dengan Negara Islam (ISIS)," kata Yokovenko.
Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan pada Kamis, 6 Agustus 2015, bahwa visa untuk diplomat dikeluarkan sesuai dengan prosedur sendiri yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Pendekatan kami untuk memperpanjang visa bagi staf Kedutaan Besar Rusia di London mencerminkan pengaturan untuk staf Kedutaan Besar Inggris di Moskow," kata seorang juru bicara.
Kementerian Dalam Negeri Inggris mengatakan bahwa petugas perbatasan harus memastikan bahwa orang yang masuk negara ini memiliki visa yang tepat dan sesuai. "Ini termasuk memastikan keterangan palsu tidak digunakan untuk mendapatkan visa, dan tidak ada fakta-fakta yang disembunyikan," kata seorang juru bicara.
