TEMPO Interaktif, New York:Malaysia meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat mekanisme khusus untuk memonitor bantuan pengembangan luar negeri yang diberikan untuk negara-negara berkembang. Pernyataan ini dilontarkan menyusul kritikan bahwa sebagian besar dari bantuan itu tak sesuai dengan perjanjian dari negara-negara maju. Sejak 30 tahun lalu, negara-negara maju telah membuat perjanjian untuk menyumbangkan 0,7 persen dari total pendapatan nasional mereka untuk membantu negara-negara miskin. Namun, kebanyakan dari negara-negara itu tak memenuhi janjinya, kata Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi dalam Sidang Umum PBB, Kamis (15/9).Untuk menjaga agar momentum perjanjian itu tidak hilang, saya menegaskan, inilah saatnya mengefektifkan mekanisme memonitor ODA (Overseas Development Aid, bantuan pengembangan luar negeri), kata Badawi.Sebuah unit kecil dari PBB dapat mengamankan misi ini, kata Abdullah. Ia memaparkan, unit itu tugasnya tak perlu lagi memulai dari awal.Tinggal beri nama, misalnya saja, komite bantuan pengembangan untuk Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development -OECD).Menurut OECD, tahun lalu tingkat bantuan luar negeri itu bertambah 78,6 triliun dolar AS, atau meningkat 4,6 persen dari bantuan 2003. Nominal itu menunjukkan hanya 0,25 persen dari kombinasi pendapatan nasional negara-negara anggota panel OECD.Kita masih berada amat jauh dari target 0,7 persen, seperti yang kita canangkan 30 tahun lalu, kata Badawi. Ia juga menyebut hanya 5 dari 22 anggota panel OECD yang memenuhi ketentuan 0,7 persen itu. Badawi menutup pidatonya dengan pernyataan bahwa negara-negara berkembang saat ini menunjukkan kesediaan yang lebih baik untuk menunjukkan kerjasama dalam bantuan antar dua negara. AFP, Jojo Raharjo