Cegah Korupsi, Keluarga Pejabat Cina Dilarang Berbisnis  

Reporter

Editor

Kurniawan

Rabu, 6 Mei 2015 16:30 WIB

Suasana gedunga Pengadilan Tinggi di Hong Kong, Cina, 8 April 2014. Gedung ini digunakan untuk mengadili kasus korupsi yang ada di Cina. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

TEMPO.CO, Shanghai - Pemerintah Shanghai, Cina, memperkenalkan aturan baru dalam mencegah praktek korupsi di kota besar tersebut. Aturan itu melarang keluarga pejabat senior di Shanghai menjalankan bisnis swasta.

"Jika memilih menjadi pejabat, Anda tidak bisa masuk ke bisnis dan menjadi kaya," kata Han Zheng, Ketua Partai Komunis Cina dari kota yang memiliki lebih dari 24 juta penduduk tersebut.

Seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 5 Mei 2015, Zheng menyatakan aturan itu salah satu upaya yang dianggap paling konkret untuk mengatasi siklus korupsi jangka pendek di Cina sejak Presiden Xi Jinping meluncurkan draft antikorupsi.

Pada Maret lalu, di hadapan parlemen, Xi Jinping mengharuskan Shanghai menjadi proyek percontohan pemberantasan korupsi.

Aturan di Shanghai itu mencakup pejabat di tingkat direktur kepala biro dan di atasnya, baik dalam pemerintahan, Partai Komunis Cina yang berkuasa, peradilan, parlemen, maupun badan usaha milik negara.

Dalam aturan baru tersebut, pasangan dan anak-anak para pejabat tidak bisa mendaftarkan bisnisnya, baik secara individu maupun kemitraan, dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang terdaftar atau yang tak terdaftar oleh negara.

Selain itu, mereka dilarang melakukan bisnis di dalam dan luar negeri. Pasangan pejabat senior juga dilarang memegang posisi teratas di perusahaan swasta atau ditunjuk menduduki posisi pada perusahaan investasi asing.

Namun pasangan dan anak-anak pejabat dapat terlibat dalam bisnis tapi tidak di wilayah tempat pejabat tersebut bekerja.

Dalam upaya untuk mengakhiri korupsi, otoritas Shanghai sebelumnya mengadopsi peraturan yang melarang pasangan dan anak-anak jaksa penuntut umum dan hakim menjabat sebagai pengacara atau pekerjaan lain yang terkait dengan peradilan.

Larangan berbisnis bagi keluarga pejabat juga sebagai tindak lanjut dari laporan media Cina dan asing tentang keluarga pejabat yang telah memanfaatkan hubungan untuk memperkaya diri sendiri, dan hal itu telah memicu kemarahan publik Cina.

Korupsi anggota keluarga pejabat Cina telah menjadi perhatian sejak lama. Partai dan pemerintah telah memecat dan menghukum ribuan koruptor. Sebagian dari mereka bersama anak dan istrinya telah melarikan diri ke luar negeri.

CHANNEL NEWS ASIA | YON DEMA

Berita terkait

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

1 hari lalu

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

Putin dan Xi Jinping sepakat memperdalam kemitraan strategis mereka sekaligus mengecam Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

1 hari lalu

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

Putin mengunjungi Cina dan bertemu Xi Jinping setelah dilantik kembali sebagai Presiden Rusia.

Baca Selengkapnya

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

2 hari lalu

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di ibu kota Cina, Beijing, untuk memulai kunjungan resmi selama dua hari atas undangan Xi Jinping

Baca Selengkapnya

5 Proyek Besar Cina di Era Presiden Jokowi

2 hari lalu

5 Proyek Besar Cina di Era Presiden Jokowi

Hubungan ekonomi Cina-Indonesia disebut mencapai masa keemasan di era Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Cina Minta Israel Berhenti Menyerang Rafah

9 hari lalu

Cina Minta Israel Berhenti Menyerang Rafah

Beijing menyerukan kepada Israel untuk mendengarkan seruan besar masyarakat internasional, dengan berhenti menyerang Rafah

Baca Selengkapnya

Cina Perpanjang Kebijakan Bebas Visa ke 12 Negara Usai Xi Jinping Lawatan ke Prancis

9 hari lalu

Cina Perpanjang Kebijakan Bebas Visa ke 12 Negara Usai Xi Jinping Lawatan ke Prancis

Cina memperpanjang kebijakan bebas visa untuk 12 negara di Eropa dan Asia setelah kunjungan kerja Presiden Xi Jinping ke Prancis

Baca Selengkapnya

Xi Jinping Kunjungan Kerja ke Serbia

9 hari lalu

Xi Jinping Kunjungan Kerja ke Serbia

Xi jinping kunjungan kerja ke Serbia untuk memperingati 25 tahun pengeboman oleh NATO pada kantor kedutaan besar Cina di Serbia

Baca Selengkapnya

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

10 hari lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Luhut Jamin Hubungan Indonesia-Cina Makin Mesra di Pemerintahan Berikutnya

26 hari lalu

Luhut Jamin Hubungan Indonesia-Cina Makin Mesra di Pemerintahan Berikutnya

Luhut menjamin hubungan Indonesia-Cina akan semakin kuat pada periode pemerintahan berikutnya. Ada beberapa proyek kerjasama yang akan dilanjutkan.

Baca Selengkapnya

Presiden Cina Xi Jinping: Tak Ada yang Bisa Hentikan Reuni Keluarga dengan Taiwan

37 hari lalu

Presiden Cina Xi Jinping: Tak Ada yang Bisa Hentikan Reuni Keluarga dengan Taiwan

Presiden Cina Xi Jinping mengatakan kepada mantan presiden Taiwan Ma Ying-jeou bahwa tidak ada yang dapat menghentikan reuni kedua sisi Selat Taiwan

Baca Selengkapnya