PM Pakistan Mendadak Batal Hadiri Peringatan 60 Tahun KAA

Reporter

Rabu, 22 April 2015 12:10 WIB

Nawaz Sharif. AP/K.M. Chaudary

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif mendadak batal menghadiri Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika. Sharif terpaksa berangkat ke Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan yang membahas penyelesaian konflik berdarah di Yaman.

"Pemberitahuan pembatalan Bapak Nawaz Sharif disampaikan kemarin malam. Bapak Nawaz Sharif memohon maaf karena tidak dapat hadir," kata Atase Pertahanan Kedutaan Besar Pakistan Muhammad Shahid Siddeeq kepada Tempo pagi ini, Rabu, 21 April 2015.

Sebagai gantinya, setelah Nawaz Sharif memastikan tidak dapat hadir dalam Peringatan 60 Tahun KAA, Pakistan mengutus Sartaj Aziz, Menteri Luar Negeri negara itu.

Saat Presiden Joko Widodo membuka secara resmi peringatan KAA pagi ini, Siddeeq akan menyampaikan permintaan maaf PM Pakistan kepada Presiden Jokowi.

Menurut Siddeeq, Nawaz besok pagi akan berangkat ke Riyadh untuk membahas penyelesaian konflik Yaman. Pakistan, ujar dia, secara aktif mencari jalan penyelesaian konflik Yaman bersama Arab Saudi, Turki, dan Iran.

Pakistan merupakan satu dari lima negara penggagas Konferensi Asia-Afrika. Sedangkan empat negara lainnya adalah Indonesia, India, Myanmar (Burma), dan Sri Lanka (Ceylon).

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Luhut Panjaitan mengatakan total delegasi yang menghadiri KAA saat ini telah mencapai angka 106. Sebanyak 29 106 delegasi tersebut merupakan kepala negara. "Memang ada beberapa kepala negara yang tadinya dijadwalkan hadir jadi tidak hadir karena ada urusan internal di negaranya," katanya.

MARIA RITA | MECHOS DE LAROCHA

Berita terkait

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

56 menit lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

22 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya