Nelayan asal Thailand membereskan peralatannya saat kapalnya ditahan di dermaga PSDKP, Pulau Setoko, Batam, 3 November 2014. ANTARA/Joko Sulistyo
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Thailand memutuskan untuk membuat program kontroversial, yaitu mempekerjakan tahanan di kapal pemancingan di tengah laut.
Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan bahwa keputusan itu dibuat setelah konsultasi industri. Thailand adalah eksportir seafood terbesar ketiga di dunia. Lebih dari 300 ribu orang bekerja sebagai nelayan di Thailand. (Baca: Lagi, 2 Kapal Asing Pencuri Ikan Ditenggelamkan.)
Pemerintah Thailand beralasan program itu dimaksudkan untuk membantu tahanan masuk kembali ke pasar kerja setelah pembebasan mereka, dan merupakan "ide eksploratif".
Pekan lalu, lebih dari 170 tahanan dikirim untuk memancing ikan di Provinsi Samut Sakhon, sebelah barat Bangkok. Pengiriman tahanan ini sebagai realisasi dari program kontroversial pemerintah Thailand. (Baca: Jokowi Ancam Pencuri Ikan, Ini ResponsThailand.)
Wartawan BBC Jonathan Head di Bangkok mengatakan para pelaku industri sering dikecam karena kekerasan terhadap pekerja migran di kapal nelayan. Program ini, ujar dia, pertama kali diperdebatkan pada Desember 2014 dan ditujukan kepada tahanan yang masa hukumannya kurang dari satu tahun.
Kebijakan pemerintah Thailand mendapat kritik dari para pegiat hak asasi manusia. Menurut para pegiat HAM ini, langkah yang sebenarnya bertujuan untuk mengurangi kekurangan tenaga kerja pada industri perikanan itu telah memicu perdagangan manusia.
Dalam surat mereka yang dikirim kepada Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-Ocha pekan lalu, sebanyak 40 organisasi HAM menilai program tersebut tidak akan menyelesaikan kondisi pekerjaan kasar dan berbagai masalah lain yang hadir pada industri perikanan Thailand.
