Jokowi Mau Melawat, Malaysia Bersikap Soal Kapal  

Reporter

Rabu, 14 Januari 2015 04:04 WIB

Sebuah Kapal Ikan berbendera Vietnam ditenggelamkan di Perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, 5 Desember 2014. Penenggelaman kapal tersebut dilakukan dengan cara diletakkan bom oleh tim Kopaska, karena mencuri ikan di perairan Indonesia. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

TEMPO.CO, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim, meminta semua pihak tidak membesar-besarkan masalah penenggelaman kapal nelayan milik Malaysia oleh pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu.

"Kapal itu menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara ‘haram’ di kawasan perairan Indonesia pada 8 Januari lalu," ujar Zahrain seperti dikutip oleh media Malaysia, Utusan Online, 14 Januari 2015. Kata Zahrain, tindakan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur biasa dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 5 dan 6 Februari mendatang. Dari negara ini, Jokowi kemudian melawat ke Brunei dan Singapura. (Baca: Bahas Proyek Mobil ASEAN, Jokowi ke Malaysia)

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menenggelamkan satu kapal pencuri ikan milik warga Malaysia di perairan Belawan pada 8 Januari lalu. Kapal dengan empat anak buah kapal berkebangsaan Myanmar itu ditangkap Direktorat Polisi Airud Polda Sumut.

Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Eko Hadi Sutedjo mengakui wilayah perairan Sumatera Utara menjadi target kapal pencuri ikan. Untuk mengantisipasi pencurian ikan itu, Eko mengatakan, pihaknya perlu menambah kapal patroli. (Baca: Curi 150 Kg Ikan Kapal Malaysia Ditenggelamkan)

"Saya sudah usulkan saat pertemuan Presiden Joko Widodo untuk menambah kapal patroli agar bisa memantau sampai ke perbatasan Malaysia," kata Eko saat itu.

SAHAT SIMATUPANG| UTUSAN ONLINE






Advertising
Advertising





Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

21 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

23 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya