Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2014 atau Conference of The Parties United Nations Framework Convention on Climate Change ke-20 di Lima, Peru. (TEMPO/Shinta Maharani)
TEMPO.CO, Lima - Konferensi Para Pihak (COP) anggota United Nations Framework Convention on Climate Change ke-20 dan Kyoto Protocol ke-10 di Lima, Peru, 1-12 Desember 2014, membahas isu kemaritiman.
Dalam konferensi itu, Indonesia berfokus pada lima sektor penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim, yakni adaptasi, mitigasi, transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan pendanaan dengan memasukkan perspektif kemaritiman. (Konferensi Peru Jadi Penentu Isu Perubahan Iklim)
Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim sekaligus Ketua Delegasi Republik Indonesia, Rachmat Witoelar, menyatakan lima sektor ini akan dimasukkan dalam kesepakatan iklim pada konferensi perubahan iklim di Paris pada 2015. (Konferensi Perubahan Iklim, Indonesia Bawa 5 Isu)
Selain lima sektor itu, Indonesia membawa perspektif kemaritiman ketika perundingan antar-delegasi negara berlangsung di Lima. "Kemaritiman perlu mendapat perhatian khusus karena sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim di era pemerintahan yang baru," kata Rachmat.
Menurut dia, masyarakat yang hidup di daerah pesisir sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Rachmat berbicara dalam High Level Session: Towards a Low Carbon Society di Indonesia Pavilion. Indonesia sebagai negara kepulauan, kata dia, sangat dipengaruhi oleh iklim. Usaha untuk mengatasinya melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. (Tari Indonesia Buka Konferensi Iklim di Lima, Peru)
Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan DNPI Agus Supangat menyatakan perundingan ilmiah dan teknologi atau Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice membahas upaya semua kalangan secara aktif terlibat mengamati kondisi laut. "Indonesia di era maritim perlu membuat peta jalan dan rencana aksi perihal pengamatan laut dan pengasaman," katanya.
Konferensi itu juga membahas isu pendanaan upaya mengatasi perubahan iklim dari negara maju ke negara berkembang. Isu ini penting untuk menerapkan sejumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi di negara berkembang. Fokus negosiasi antara lain dana multilateral perubahan iklim, yaitu Green Climate Fund, Adaptation Fund, dan Global Environment Facility.
