Pasukan Kurdish peshmerga meluapkan kegembiraannya saat mereka berhasil merebut wilayah Sulaiman Pek dari kekuasaan ISIS di Tikrit, Irak, 1 September 2014. REUTERS/Youssef Boudlal
TEMPO.CO, Istanbul -Peran pasukan Kurdi untuk berada di garda depan melawan milisi negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendapatkan banyak respon positif. Rabu lalu, Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutolu, membuka pintu perbatasan seluas-luasnya untuk pasukan Suriah Demokrat Bersatu (PYD) .
"Tentara Kurdi dari Kobani datang ke Turki dan tidak ingin kembali ke Kobani. Sebaliknya 300 pejuang PYD sedang berperang di Turki, mereka dapat kembali ke tanah air mereka, kapan saja" ucap Davutolu seperti dilansir Daily Sabah, Rabu, 15 Oktober 2014.(Baca:Soal ISIS, AS dan Rusia Berbagi Info Intelijen)
Dalam konferensi media pada pertemuan di Gedung Kementrian, Davutolu mengumumkan bahwa ada peraturan baru terkait upaya menentang aksi vandalisme. Davutolu mengatakan,"kebebasan untuk protes hanya dapat terlaksana di negara dengan iklim sosial yang damai. Pada kenyataannya kekerasan yang terjadi ketika protes berlangsung telah menewaskan 33 warga sipil".(Baca:Turki Kesal AS Tak Juga Gempur ISIS Lewat Darat)
Agenda peraturan baru itu juga mengatur tentang peran polisi dalam menangani kasus kekerasan. Seperti di Jerman, polisi memiliki kuasa untuk menahan tersangka dan mengamankan mereka ke area yang aman. Hukuman yang didapatkan oleh para demonstran yang merusak sarana publik serta demonstran yang tidak terbuka atas identitasnya dengan menggunakan masker dan alat sejenis, mendapatkan hukuman yang lebih keras.(Baca:Pasukan AS Gempur Pertahanan ISIS di Irak)
Berbeda dengan peserta demonstrasi, wartawan yang melakukan liputan tidak akan dibatasi selama tidak mengancam keselamatan dan keamanan warga Turki. INTAN MAHARANI | DAILY SABAH
