Perdana Menteri baru Thailand Prayuth Chan-ocha, melambaikan tangan setelah mengadiri acara acara ulang tahun ke-21 pembentukan Resimen Infanteri Penjaga Ratu di Chonburi, Thailand (21/8). AP/Sakchai Lalit
TEMPO.CO, Bangkok - Pemerintah junta militer Thailand memperberat hukuman bagi siapa saja yang mengeluarkan pernyataan yang menghina atau melecehkan raja dan keluarganya. Pemimpin junta yang baru, Prayuth Chan-ocha menegaskan, pemerintahnya akan memberlakukan langkah-langkah baik hukum maupun psikologi serta teknologi komunikasi untuk melindungi kerajaan dari setiap bentuk penghinaan dan pelecehan.
Penegasan itu disampaikan Prayuth kepada anggota Majelis Legislatif Nasional melalui televisi pada Jumat, 12 September 2014. Ini merupakan pidato pertama Prayuth sebagai pemimpin junta Thailand. (Baca:PBB Khawatirkan HAM di Bawah Junta Thailand )
"Kami akan menggunakan langkah-langkah hukum, psikologi, dan teknologi komunikasi untuk menentang orang-orang yang tidak mempedulikannya," ucap Prayuth.
Sejak militer mengendalikan pemerintahan Thailand pada 22 Mei lalu, Prayuth menegaskan komitmennya melindungi kerajaan. "Kerajaan merupakan pilar kunci bagi negara kami untuk menciptakan kesatuan nasional," kata Prayuth. (Baca:Jenderal Pemimpin Kudeta Jadi PM Baru Thailand)
Amnesty International sebelumnya menyatakan, sejak kudeta Mei lalu, sejumlah orang telah didakwa dengan pasal penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Hukum yang mengatur tentang sanksi bagi penghina raja dan keluarga Kerajaan Thailand dianggap paling berat di dunia. Setiap orang yang terbukti melanggar hukum penghinaan terhadap raja dan keluarganya dibui 15 tahun penjara.
Pada Agustus lalu, seorang musikus berusia 28 tahun dihukum 15 tahun penjara karena status di Facebook-nya mengenai kerajaan pada era 2010 dan 2011 dianggap menghina raja.
Baru-baru ini, seorang sopir taksi dibui selama 2,5 tahun karena pernyataannya dianggap anti-kerajaan. Sopir taksi ini dilaporkan oleh penumpangnya, seorang dosen, yang merekam pembicaraan mereka dengan alat perekam di telepon selulernya.
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya Prayuth Chan-ocha, arsitek kudeta 2014 terhadap pemerintahan terakhir Partai Pheu Thai.
Massa di Bangkok Dukung Pita Limjaroenrat Jelang Pemungutan Suara PM Thailand
10 Juli 2023
Massa di Bangkok Dukung Pita Limjaroenrat Jelang Pemungutan Suara PM Thailand
Ratusan pendukung kandidat kuat perdana menteri Thailand Pita Limjaroenrat berunjuk rasa di ibu kota Bangkok menjelang pemungutan suara parlemen untuk kepala pemerintahan baru negara itu.
Thailand Klarifikasi Pertemuan dengan Junta Myanmar: ASEAN Harusnya Terima Kasih
20 Juni 2023
Thailand Klarifikasi Pertemuan dengan Junta Myanmar: ASEAN Harusnya Terima Kasih
Thailand meyakini dialog dengan Junta Myanmar diperlukan untuk melindungi perbatasannya dengan negara yang dilanda perselisihan, bahkan ketika tetangga utama Asia Tenggara atau ASEAN menjauh.
